Jakarta, Skandal

Puluhan warga Menteng Jaya Jakarta Pusat dengan didampingi Kuasa Hukum  Joseph Hutabarat, SE, SH, MH, Priska Siregar SH serta Roslina Simangunsung SH,MH  diterima  Komisi A DPRD DKI Jakarta, siang tadi, Senin 22/01.
 
Difaslitasi oleh anggota DPRD DKI Syarif, Ramly, Johny H warga bertemu dengan pihak kereta api.
 
Para warga mengaku tidak keberatan bila lokasi rumahnya terkena pembangunan double track rel kereta api. “Pada prinsipnya kami tidak keberatan bila dilakukan untuk kepentingan umum,” ungkap warga.
 
Hanya saja, penggusuran itu harus diiringi dengan kompensasi atau ganti rugi yang sepadan. Apalagi kondisi saat ini di mana kebutuhan pokok terus meningkat.
 
“Ada warga yang sudah menempati rumahnya selama puluhan tahun. Bahkan ada yang sejak orangtuanya sampai turun temurun  tinggal di situ/” ungkap Lulus Jailani, salah satu warga yang mengaku tingga di lokasi tersebut turun temurun dari orang tuanya sejak kemerdekaan:1945.


Para warga berpose dengan Walikota Jakpus
 
Basri Baco (dewan kota) mengatakan agar Kereta Api mendengarkan keluhan warga, serta mengharapkan agar jangan ada pembongkaran rumah warga sebelum ada kesepakatan bersama, dan ini disambut baik oleh pimpinan sidang.
 
Sementara Kuasa Hukum warga, Joseph Hutabarat yg didampingi oleh rekannya Priska dan Roslina mengatakan agar   pihak Kereta Api memberikan ganti rugi bangunan dan tanah kepada warga Menteng Jaya RW 013 dan RW 014, sama dengan RW sekitar lainnya.
 
"Jangan ada pilih kasih. Jangan disatu RW diberikan ganti rugi tanah dan bangunan, sementara di RW lain hanya diberikan ganti rugi bangunan," kata Joseph.
 
Pimpinan sidang Sarif serta Anggota DPRD lainnya Ramly mengatakan kepada pihak Kereta Api, agar  jangan ada eksekusi dilapangan sebelum ada kesepakatan bersama.

"Jangan ada pembongkaran rumah warga sebelum ada kesepakatan bersama. Mari kita cari solusi yang baik," kata Syarif dan Ramly yang langsung diberikan tepuk tangan  meriah dari warga. yang  mengharapkan agar nasib mereka diperhatikan oleh pihak Kereta Api dan Anggota DPRD tempat pengaduan warga. (Ian).