Skandal Pati
Wartawan di Pati merasa resah, karena maraknya oknum-media online yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan kaidah - kaidah jurnalistik, mengancam-ancam pejabat dan nara sumber. Akibatnya masyarakat mencibir dan memberikan stigma yang tidak sesuai dengan fungsinya.
"Macam-macam stigma itu yang berujung kita kena imbasnya," ujar seorang wartawan yang tak mau disebutkan namanya.
Ketua PWOIN Pati, Nurhadi
Ia menyebut para wartawan tersebut mendatangi Kepala Desa dengan alasan konfirmasi proyek bantuan dana desa, sampai program Prona.
"Saya teringat pengakuan
anggota Intelkam Polres Pati,saat diskusi dengan salah mengaku heran pendataan media, kok semua orang bisa jadi wartawan tanpa selektif. Mereka berpakaian rapi, bersepatu, datang ke sejumlah pejabat bisa rombongan dan bisa personal," tuturnya saat berdiskisi dengan pengurus Perkumoulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN)
Menurut dia, keberadaan wartawan di Pati terbelah dua kubu. Pertama wartawan di Pokja (kelompok kerja) yang dulu di gadang gadang sebagai anak emas Humas di rimba wartawan lokal di Pati.
Namun Pokja ini berantakan menyusul kelompok wartawan bernaung di luar Pokja bersatu. Akibatnya Humas membentuk Forum Wartawan Pati). Bahkan Humas pun memberi kepercayaan akses kepada siapapun bergabung di forum tersebut.
Sementara wartawan yang bernaung di luar PWOIN rata-rata dari akademisi yang sudah bersertifikasi.
"Banyak media bergentayangan di Pati akibat ulah oknum oknum itu sendiri," ungkap jurnalis lainnya, seraya menyebut mereka mendatangi para pejabat meminta uang atau proyek dan sejenisnya.
"Jika tidak diberi, biasanya mereka mengancam akan memberitakan temuan dari perilaku oknum pejabat yang menyimpang," tambahnya.
Ketua Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Pati, Nurhadi menyayangkan masih adanya penyalagunaan profesi wartawan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat di Pati.
"Selaku Ketua PWOIN Pati, saya imbau agar masyarakat yang sering dirugikan oleh oknum wartawan agar mengadu ke kami atau ke pihak berwajib dan bisa langsung juga ke Dewan Pers supaya ada suatu pembinaan kepada wartawan maupun ke medianya," ujar Nurhadi di Sekretariat PWOIN Pati.
Nurhadi juga meminta agar Humas Kabupaten Pati selektif untuk memberi akses pada media. Apalagi sampai ada biaya iklan segala macam Boleh boleh saja Humas memberi iklan pada media media tersebut asal keberadaan media tersebut sesuai dengan regulasi Dewan Pers," tutur Nurhadi.
Ketua Dewan Penasehat PWOIN Pati, Baginda Usman, membenarkan setiap profesi itu fungsinya harus di pertanggungjawabkan.
Kepala Humas Kabupaten Pati Rasiman saat di temui pengurus PWOIN mengaku sudah merencanakan dan memikirkan untuk mendata jumlah wartawan yang benar benar resmi di Pati dan berapa jumlah media legalnya.(tim)
