,
19 Oktober 2018 | dibaca: 179 Kali
Wartawan di Pati Resah Banyak Oknum Media Online Ancam Pejabat
noeh21
Rasiman, Humas Pemkab Pati

Skandal Pati 

Wartawan di Pati merasa resah, karena maraknya oknum-media online yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan kaidah - kaidah jurnalistik, mengancam-ancam pejabat dan nara sumber. Akibatnya masyarakat mencibir dan memberikan stigma yang tidak sesuai dengan fungsinya.

"Macam-macam stigma itu yang berujung kita kena imbasnya," ujar seorang wartawan yang tak mau disebutkan namanya.

Ketua PWOIN Pati, Nurhadi


Ia menyebut para  wartawan tersebut  mendatangi Kepala Desa dengan alasan konfirmasi proyek bantuan dana desa, sampai program Prona.

"Saya teringat pengakuan 
anggota Intelkam Polres Pati,saat diskusi dengan salah mengaku heran  pendataan media, kok semua orang bisa jadi wartawan tanpa selektif. Mereka berpakaian rapi, bersepatu, datang ke sejumlah pejabat bisa rombongan dan bisa personal," tuturnya saat berdiskisi dengan pengurus Perkumoulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN)

Menurut dia, keberadaan  wartawan di Pati terbelah dua kubu.  Pertama wartawan di Pokja (kelompok kerja) yang dulu di gadang gadang sebagai anak emas Humas di rimba  wartawan lokal di Pati.

Namun Pokja ini berantakan menyusul  kelompok wartawan bernaung di luar Pokja  bersatu. Akibatnya  Humas membentuk Forum Wartawan Pati). Bahkan Humas pun memberi kepercayaan akses kepada siapapun  bergabung di forum tersebut.

Sementara wartawan yang bernaung di luar PWOIN rata-rata  dari akademisi yang sudah bersertifikasi.

"Banyak media  bergentayangan di Pati akibat ulah  oknum oknum itu sendiri," ungkap jurnalis lainnya, seraya menyebut mereka mendatangi para pejabat  meminta uang atau proyek dan sejenisnya.

"Jika tidak diberi, biasanya mereka mengancam akan memberitakan temuan dari perilaku oknum pejabat yang menyimpang," tambahnya.

Ketua  Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN)  Pati, Nurhadi menyayangkan masih adanya penyalagunaan profesi wartawan menyusul  banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat di Pati.

"Selaku Ketua PWOIN  Pati, saya imbau agar masyarakat yang sering dirugikan oleh oknum wartawan agar mengadu ke kami atau  ke pihak  berwajib dan bisa langsung juga ke Dewan Pers supaya ada suatu pembinaan kepada wartawan maupun ke medianya," ujar Nurhadi di Sekretariat PWOIN Pati.

Nurhadi juga meminta  agar Humas Kabupaten Pati selektif untuk memberi akses  pada media. Apalagi sampai ada biaya iklan segala macam  Boleh boleh saja Humas memberi iklan pada media media tersebut asal keberadaan media tersebut sesuai dengan regulasi Dewan Pers," tutur Nurhadi. 

Ketua Dewan Penasehat PWOIN Pati, Baginda Usman, membenarkan  setiap profesi itu  fungsinya harus di pertanggungjawabkan.

Kepala Humas Kabupaten Pati Rasiman saat di temui pengurus PWOIN mengaku  sudah  merencanakan dan memikirkan  untuk mendata  jumlah wartawan yang benar benar resmi di Pati dan berapa jumlah media legalnya.(tim)
Berita Terkait
Berita Lainnya