Jakarta – tabolidSkandal.com
Dewan Sumber Daya Air Nasional (SDAN) membuka Webinar diskusi publik Nasional dengan tema "Kenapa Banjir" Webinar dimulai pukul 09.00 Wib di moderatori oleh Dr. Ir. H Moch Amron, Msc.,PU-SDA selaku Dewan Kehormatan SDAN, Kamis 18/92/021
Adapun sebagai narasumber yaitu:
Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS (Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian) Ir. Josaphat Rizal Primana, M.Sc (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Bappenas), Ir. Helmi Basalamah, MM (Plt) Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian LHK), Drs Herizal, M.Si (Deputi Bidang Klimatologi BMKG) Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Direktur Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR), Dr. Ir. Ridwan Djamalusdin, M.Sc (Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM) Ir. S. Indro Tjahyono (Perwakilan Anggota Dewan SDA Nasional)
Turut hadir dalam acara tersebut : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Umum Dewan SDA Nasional, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Wakil Ketua Dewan SDA Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang diwakili oleh Sekjen PUPR (Ir. Mohammad Zaenal Fatah)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Jawa Tengah Menurut Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional Direktorat Jendral SDA Kementrian PUPR (Bapak Dr. Ir. Happy Mulya, ME) webinar diadakan atas inisiasi DSDAN untuk merespon bencana banjir yang terjadi belakang ini cenderung meningkat baik intensitas dan dampak yang ditimbulkan.
Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) Harapan diadakan webinar agar dapat mengungkap akar penyebab banjir dan menyiapkan agenda penanggulangan serta pencegahan secara tuntas.
Dalam Sambutanya Kementrian PUPR yang di wakili oleh Sekjen PUPR (Ir. Mohammad Zaenal Fatah), Menurut BNPB selain karna curah hujan eksrim, kerusakan DAS menjadi pemicu penyebab bencana banjir dan tanah longsor. Dari data Kementrian Lingkungan Hidup, kita mempunyai 14 juta lahan kritis di Indonesia dimana dapat mengancam kelestarian fungsi DAS sementara pemulihan lahan-lahan kritis hanya berkisar 230rb hektar per tahun dari masalah yang di hadapi.
Banjir belum ditangani secara tuntas, hal ini tentu menjadi pemikiran bersama apakah penanganan banjir yang dilakukan sudah tepat atau barangkali kita masih belom mau beranjak dari cara-cara lama yang sangat teknikal dimana cara tersebut tidak mengatasi masalah secara tuntas namun hanya berupaya menurunkan elevasi muka air tanpa melihat resiko pengaruh banjir berkembang dimasa yang akan mendatang.
Penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, namun juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga harus menyelesaikan masalah secara panjang dan melakukan koordinasi antar sektor dan memiliki visi misi bersama dalam menangani masalah banjir.
Sementara Pemaparan dari BAPPENAS, menyampaikan Pengelolaan Resiko Banjir di Indonesia bukan meniadakan banjir tetapi bagaimana mengelola resiko banjir diperlukan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Banjir dan menyusun rencana strategi penanganan banjir Peran Pemda sangat berpengaruh dalam pengelolaan resiko banjir Kebutuhan pendanaan penanganan banjir di Indonesia mencapai 300 triliyun sehingga perlu adanya koordinasi terkait pendanaan.
Dengan Intensitas dan sebaran wilayah kejadian banjir semakin meningkat dan meluas, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kelautan : untuk Evaluasi Banjir dari Perspektif Landcape dan Transisi Penutupan Lahan, Peningkatan jumlah penduduk menjadi tantangan dalam mengisi ruang lingkup hidup dan pemanfaatan sumber daya.
Banjir diperkotaan disebabkan laju pertumbuhan lahan terbangun jauh lebih cepat diabandningkan upaya kapasitas tampung saluran drainase sehingga banyak limpasan yang terjadi.
Saat ini Kementerian LHK telah menyusun prosedur analisa banjir : pemetaan titik banjir, indentifikasi factor-faktor banjir, analisa hujan, analisa landscape, dan analisa penggunaan lahan.
Dari BMKG menambahkn Perubahan Iklim dan Meningkatnya Bencana Hidrometeorologi, Perubahan Iklim nyata telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan menyebabkan meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstreem.
Pengendalian banjir dengan mempertimbangkan kondisi iklim saat ini dan proyeksi iklim kedepan harus sudah dipertimbangkan dalam membangun infrastruktur pengendalian banjir. Efektivitas Informasi Cuaca dan Iklim untuk kegiatan sektoral sudah baik, namun untuk pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan
MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Bencana memang sulit dihindari namun perlu mitigasi dalam upaya struktural dan non struktural. Upaya struktural dengan optimalisasi tata kelola air hulu ke hilir dan penyiapan kapasitas badan air. Penanganan sampah, limbah dan sedimen pada drainase serta memantingkan kelancaran pompa dan infrastruktur pengendalian banjir dan penerapan sistem penerapan dini. Upaya non struktural dengan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
DIRJEN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG, ATR/BPN: ADA APA DIBALIK FENOMENA BANJIR BESAR?
Perlu penegasan terkait sanksi untuk pengendalian perubahan tutupan lahan. Didalam RT/RW terdapat peta rawan bencana banjir pada skala 1:25.000-1:50.000.Namun belum semua RT/RW, Kabupaten/Kota menetapkan Kawasan Rawan Bencana Banjir dalam rencana pola ruang.
Pengendalian untuk Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Sungai Danau Embung Waduk (SDW) Berbasis Wilayah Sungai Memberi perlindungan hukum dan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui sertifikasi/pendaftaran tanah untuk melestarikan SDEW dengan menjaga sumber sumber air dengan menetapkan peraturan daerah tentang instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang ESDM.
Pengelolaan air tambang Kementerian ESDM sudah mengatur secara rinci mengenai perencanaan pengelolaan air tambang meliputi prinsip pengelolaan, metode perhitungan, kapasitas minimum hingga jenis fasilitas penampung dan pengendapan.
Tantangan paling besar untuk pengelolaan air tambang adalah morfologi, kontur, dan pengelolaan tataguna lahan, karena sejatinya pertambangan adalah kegiatan pembukaan lahan, penggalian, dan penimbunan yang sangat berdampak kepada debit surface runoff yang harus dikelola.
Kegiatan Reklamasi lahan bekas tambang membantu memulihkan fungsi lahan sebagai daerah tangkapan air dan penyediaan jasa pengaturan lingkungan (regulating services)
DEWAN SDA NASIONAL : REKOMENDASI PENGENDALIAN RISIKO BANJIR
Membentuk tim pengelola resiko banjir ditingkat wilayah sungai, menyusun visi misi bersama melalui proses visioning dalam melaksanakan strategi pengelolaan resiko banjir. Strategi dapat dilakukan dengan:
Penyusunan atau kajian evaluatif untuk mengetahui kondisi terkini melalui data, informasi existing ,dan perkembangannya Pengurangan risiko besaran banjir melalui pembangunan prasarana pengendalin Pengurangan Risiko Kerentanan Banjir dan Pengaturan Dataran Banjir Selain itu Penanggulangan Banjir, Pemulihan Setelah Banjir.
(SM)
