Ambon, Skandal 

Sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Save Kilmury, mengadakan demontrasi di halaman Kantor DPRD Maluku,Selasa ( 27/03/2018).

Mereka berasal dari gabungan beberapa LSM/OKP/Ormas ini,diterima oleh Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadiyah Uluputty dan Anggota Komisi C Saudah Tuankotta/ Teethol.



Beberapa item yang menjadi keluhan mereka antara lain,pertama Maluku dimiskinkan oleh Jakarta.Kedua,72 tahun Kilmury tanpa negara.Ketiga,Kilmury dianaktirikan di Indonesia. Keempat, Presiden harus mengeluarkan PERPU agar Blok Masela dibangun di darat.Kelima,mengembalikan hak wilayah adat masyarakat Romang.Keenam,Blok Masela bukan milik Jakarta tapi milik masyarakat Adat Maluku.

"Permasalahan di Kecamatan Kilmury sangat kompleks.Semua bidang,seperti bidang Kesehatan tidak ada Dokter dan perawat.Pelayanan penerangan,PLN disana tidak berfungsi,gelap gulita disana.Jalur darat jalan belum berfungsi.Biaya jalur laut dengan speedboat maupun perahu sangat mahal,kalau musim ombak tidak bisa dilewati.Bidang pendidikan,ujian nasional semakin dekat tidak ada guru di Kilmury hanya guru honor.Itupun menunggu arahan dari pihak Dinas Pendidikan kabupaten Seram Bagian Timur dan Provinsi Maluku,"keluh Usman Rumain Bugis,Pimpinan Kordinator Pendemo. 

Keluhan lain soal pencemaran mercury di Kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru,tempat penambangan emas.Sudah menyebabkan hewan peliharaan warga mati akibat meminum air yang sudah tercemar.

Disambut positif oleh Uluputty, para pendemo diterima di Ruang Komisi D, serta mengapresiasi para pendemo karena selalu menjadi pengingat bagi para Anggota DPRD agar terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun,faktanya memang penanganan keluhan masyarakat tambah salah satu srikandi Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku ini, harus berjenjang dan sesuai tupoksi masing-masing.Tetapi menurutnya,tidak menutup kemungkinan yang berkaitan denga mitra komisinya Dinas Pendidikan dan Kesehatan ,harus direspon sembari didukung oleh Komisi yang lain menyangkut infrastruktur,PLN dan Sumber Daya Alam lewat mitra terkait.

"Dulu Saya juga pernah seperti adik-adik menyuarakan keluhan dan aspirasi masyarakat .Saya bersama teman-teman Anggota yang lain akan berkoordinasi dengan mitra terkait untuk menangani kompleksitas permasalahan yang kalian suarakan hingga ke Kementerian terkait,"sebut Uluputty.

Ditambahkan oleh Tuankotta, pengambil kebijakan bukan hanya oleh DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota maupun Provinsi karena terlalu kecil APBD kita, tapi pemerintah pusat juga. Perlu ada gerakan lebih lagi agar lebih diperhatikan pemerintah pusat .

"Mari sama-sama kita buat gerakan lebih lagi, bila perlu boikot Bandara dan pelabuhan. Regulasi yang menyulitkan kita sebenarnya. Olehnya, perlu gerakan yang lebih, "tegasnya. (Yulin)