,
15 November 2019 | dibaca: 354 Kali
RIBUAN GURU PTT dan GTT GRUDUK Ke DPRD PATI.
noeh21


 Pati Skandal .

Ribuan guru honorer melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, 13/11.

Mereka mengadukan nasib statusnya yang selama ini tidak ada legalitas dari Pemda Kabupaten Pati. Mereka masih berstatus Wiyata Bhakti itu meminta kepada Pemda dan DPRD Pati untuk segera merealisasikan statusnya agar bisa memiliki legalitas demi  menunjang kesejahteraan para guru honorer yang ada di wilayah Pati. 





Aksi damai para guru itu dengan melakukan hearing yang diwakili oleh sejumlah guru, diterima oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, bersama dengan Komisi D DPRD Pati. Mereka menuntut kepada para wakil rakyat agar bisa memperjuangkan haknya atas pengabdian yang sudah dilakukan, namun tidak ada kejelasan atau legalitas dari Pemda Pati.
  
"Audensi ini intinya menyampaikan apa yang dialami nasib guru PTT maupun GTT, para guru menuntut pengakuan dari Pemda agar bisa mendapatkan kesejahteraan," ungkap Ketua DPRD Pati Ali Badrudin usai melakukan audensi bersama sejumlah guru di gedung DPRD Pati. 

Menurutnya,  kesejahteraan guru PTT maupun GTT, akan dilihat lagi dari kemampuan daerah, sebab pada prinsipnya dari Komisi D dan Koordinator Komisi D akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak guru. Selain itu,  saat rapat Banggar, juga akan disampaikan agar bisa dilakukan pergeseran anggaran terkait dengan kesejahteraan GTT dan PTT.

"Kita akan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan pimpinan Eksekutif untuk mengambil kebijakan tersebut, yang mana tidak melanggar aturan yang ada, karena nasib guru yang ada di Pati ini, juga harus dilindungi, dan harus diperjuangkan," beber Ali. 

 Sementara Koordinator Paguyuban Guru PTT dan GTT Suhendro sebelumnya mendesak kepada Pemda dan DPRD Pati untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para guru PTT dan GTT yang ada di Wilayah Pati

."Dari hasil audensi, kita serahkan ke DPRD yang bersedia mengawal tuntutan kami, hingga bisa terealisasi,"katanya. 

Tuntutan para guru PTT dan GTT ini hanya 2, yakni berkaitan dengan legalitas, SK guru pengganti dan pegawai pengganti, serta perhatian kesejahteraan para guru PTT dan GTT agar bisa direalisasi oleh Pemda Pati.(Kun).
Berita Terkait
Berita Lainnya