Rawan Koropsi, DPP  GNPK Jateng  Bentuk Ratusan satgas pantau Dana covid19.

Semarang, Skandal

Ratusan Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK) Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah siap memantau Penggunaan Dana Covid 19 di Jawa Tengah. 

Demikian  disampaikan Sekretaris GNPK Jateng, Rahmat Da’wah dalam Rapat Koordinasi ( Rakor) GNPK di Kota Semarang.Kamis, 21/5/2020.

“Ratusan Aktivis GNPK dari Kabupaten/ Kota se Jateng telah bergerak untuk memantau Dana Covid 19 di Jawa Tengah, ada 12 ( dua belas) Kabupaten/Kota yang sudah menggelar Rakor guna pemantapan dan laporan hasil temuan dilapangan,” ujar Rahmat.

 Rahmat juga menjelaskan 12 Kabupaten/ Kota yang telah menggelar Rakor tahap pertama, yaitu Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Kudus dan Demak.

Sedangkan tahap kedua Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, disusul tahap ketiga  Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga dan Semarang.

"Insa Allah untuk Rakor tahap selanjutnya sesudah Lebaran diantaranya Kabupaten Pemalang, Brebes, Tegal, Blora, Grobogan, Solo Raya, Magelang Raya, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, Barjarnegara, Kebumen dan Cilacap. Semuanya Kita koordinasikan agar pergerakan Kita bisa memberikan kontribusi untuk Pemerintah dalam penanganan dan pengamanan Dana Covid 19 yang telah digelontorkan Pemerintah,"urai rahmat yang juga ketua PWO Jateng.

Bahkan Rahmat juga mencanangkan seusai Covid 19 ini akan menggelar pertemuan Akbar seluruh Aktivis GNPK semua angkatan untuk terus bergerak memerangi Korupsi

"Kami berharap ada pertemuan semua aktivis GNPK untuk memantapkan visi dan misi kita dalam memberantas Korupsi,” pungkasnya.

 Sementara itu Senior GNPK Kabupaten Semarang, DR Sedyo Prayogo menekankan perlunya Tehnis Deteksi Korupsi " Kita sudah punya semangat, tapi perlu kemampuan deteksi Korupsi agar GNPK dalam membongkar korupsi lebih profesional,” ujarnya.

 Prayogo  meminta agar semua aktivis GNPK di wilayahnya bisa menggelar kajian rutin berkaitan tehnik membongkar korupsi. "Setelah Kita melakukan Klarifikasi dengan Pulbaket atas kasus korupsi harus tuntas tidak berhenti ditengah jalan, jadi harus jelas arahnya,” imbuhnya.

Ketua GNPK Kota Salatiga, Prabu dalam pengamatannya menyebutkan banyak temuan di lapangan yang terindikasi Korupsi, “Ada kasus PTSL, Dana Desa, Covid 19 yang harus diperkuat validasi datanya. Kami lakukan bukan hanya di Salatiga, tapi hampir semua kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya.

Senada juga disampaikan Ketua GNPK Kota Semarang, Yayik. Dia menegaskan perlunya sistem penanganan bantuan sosial yang hasil temuannya banyak tidak sesuai dan salah sasaran.

"Kemarin Saya di Kelurahan Panggung menemukan dugaan rekayasa NIK KTP yang tidak sesuai dengan nama penerimanya, itu kami tangani ke kelurahan, nanti saya juga membawa salah seorang ibu dari Panggung ber testimoni atas kasus tersebut,” ujarnya.

Dalam Rakor GNPK Karesidenan Semarang tersebut muncul berbagai temuan penanganan Bansos yang tumpang tindih, tidak sesuai sasaran, Mark up kualitas sembako, Rekayasa oknum dan sembako Bansos yang perjualbelikan dengan harga murah.

” Saya kemarin ditawari beras murah, ternyata para penerima beras menjualnya lagi ke Pengepul. Ini kan modus baru,” ujar Yiyik.( timpwojateng)