,
23 Februari 2021 | dibaca: 17 Kali
Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
noeh21
Amuntai - tabloidskandal.com
Bupati Hulu Sungai Utara  H. Abdul Wahid HK bersama unsur Forkopimda HSU serta SKPD terkait, mengikuti Video Conference arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Mess Negara Dipa, Senin (22/2/2021).

Dalam arahan tersebut Presiden Joko Widodo ingatkan kepada seluruh kepala daerah serta TNI/Polri untuk lebih meningkatkan kewaspadaan nya terhadap ancaman bencana Karhutla didaerahnya masing - masing.

"Perencanaan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif." ucap Jokowi.

Ia juga mengatakan, berdasarkan laporan BMKG tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April, La-Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini

"Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau, tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah." ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, dirinya sudah mendapatkan laporan kebakaran hutan dan lahan telah mulai terjadi sejak akhir Januari dibeberapa daerah.

"Didaerah Riau sudah terjadi 29 kejadian (Karhutla)." kata Jokowi.

Jokowi juga menambahkan, pada bulan Mei hingga Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi Karhutla, puncaknya dibulan Agustus dan September.

"Kita ini harus tau betul - betul puncaknya kapan sehingga persiapannya dimulai dari sekarang." ujar Jokowi.

Dirinya juga menekankan kepada seluruh kepala daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu yang pertama prioritaskan upaya pencegahan, kedua menejemen lapangan harus terorganisasi, ketiga mencari solusi permanen mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan untuk kedepannya, keempat penataan ekosistem gambut dan yang kelima jangan biarkan api membesar.

"Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik itu milik korporasi maupun dimasyarakat." pungkasnya. 
(Diskominfo HSU - Ricky
Berita Terkait
Berita Lainnya