Muba, Skandal 

Jempol patut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pasalnya mereka tak berdiam diri terus berupaya  mencarikan solusi bagi mayarakat Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Toman, menyusul  penutupan 17 sumur minyak ilegal  di wilayah kerja Pertamina EP, 21 November 2017 lalu.

Sumur-sumur tersebut  dikelola masyarakat. Namun pasca penutupan itu membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Upaya tersebut dilakukan dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak melalui kerjasama Pertamina EP, SKK MIGAS dan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Petro Muba.

"Kita berharap masyarakat tetap diberdayakan,  sehingga masyarakat dapat pekerjaan, negara juga memperoleh pendapatan. Mudah-mudahan keputusan akhir serta izin dari Kementrian ESDM secepatnya keluar," ujar Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi saat memimpin rapat pembahasan pasca penutupan 17 sumur minyak ilegal di Kabupaten Muba.

Sementara itu Ariansyah dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan, rapat tersebut merupakan rapat terakhir pembahasan pasca penutupan 17 sumur ilegal di Kelurahan Mangun Jaya.

"Terkait upaya kerja saya yang melibatkan masyarakat, Pertamina EP, SKK MIGAS, dan PT Petro Muba, setelah ini kita akan melakukan rapat dengan instansi tersebut bersama perwakilan Kementrian ESDM," ungkap Ariansyah.

Pamiludin, perwakian dari masyarakat pengelola sumur,  berharap pemerintah dan pihak yang berwenang dalam penutupan sumur untuk menyikapi langkah ke depan terhadap masyarakat yang telah menggantungkan hidup dari pengelolaan sumur minyak.

Rapat tersebut  dihadir i dari Kementrian ESDM Noval, Asisten Kejati Sumsel Dedy Suwardi Surachman SH MH, Plt Asisten II Setda Muba Erdiansyah SP MSi, Kejaksaan Negeri Sekayu, dari Polres Muba, Kodim 0401 Muba, Polda Sumsel, dari Pertamina EP, SKK MIGAS, serta dari masyarakat pengelolan sumur minyak.