Lotim,Skandal

Dalam Debat Pilkada Lotim yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Kabupaten Lombok Timur,  Wakil Bupati Lombok Timur ( Non Aktip) Hairul Warisin yang juga calon petahana mengatakan bahwa PAD Lombok Timur meningkat tajam  dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur membangun tanpa hutang.

Tetapi Jaringan Aktivis Peduli Daerah (  JAPDa) Kabupaten Lombok Timur punya penilaian tersendiri atas  pembangunan di Lombok Timur selama ini.

Menurut Ketua Jaringan Aktivis  Peduli Daerah ( JAPDA) Lalu Saparuddin Aldi yang akrab dipanggil Mik Apeng   meningkatnya  PAD Lombok Timur bukan karena  kinerja maksimal pemerintah dalam menggenjot pendapatan daerah.

Dijelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya  PAD di Lombok Timur, karena ada bantuan pemerintah pusat berupa jaminan kesehatan sebesar Rp 80 milyar lebih,  dikelola oleh Dinas Kesehatan Lombok Timur

“Betul PAD Lombok Timur mencapai Rp 295 Milyar, tapi angka itu karena ada dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 80 Milyar untuk Jaminan kesehatan dan pendapatan untuk RSUD dari BPJS sebesar Rp 79 Milyar. Jadi tidak benar PAD itu berasal dari daerah sendiri,“ jelasnya.

Sedangkan  berasal dari daerah ini, lanjut Saparuddin Aldi,  dari retribusi jasa umum sebesar Rp 44.3 milyar, retribusi pelayanan kesehatan Rp 27, 5 milyar, pelatihan di BLK sebesar Rp 215 Juta, pelayanan sampah dan penyedotan kakus sebesar Rp 785 Juta, retribusi parkir dan pengujian kendaraan Rp 564 juta, menara telekomunikasi Rp 1, 7 milyar dan retribusi pelayanan tera Rp 750 juta.


“Jadi kalau kita lihat angka angka ini hampir 50 % PAD Lotim dari pemerintah pusat, belum kita bicara DAU dan DAK yang dimasukkan dalam APBD. Jadi jangan diri  hebat mencari uang kalau masih mengharapkan uluran pemerintah pusat “ tegasnya.

Dia bahkah menuding tinggi PAD yang diperoleh daerah lebih banyak membebani masyarakat, seperti pedagang pasar 

“Coba lihat berapa kali para pedagang di Lombok Timur ini protes atas tingginya  sewa lapak dan ruko dan jauh lebih rendah sewa di Kota Mataram “ terangnya.

Bahkan, lanjutnya, bidang kesehatan yang seharus menjadi bagian dari tugas pemerintah, tetapi sebaliknya dijadikan sebagai obyek untuk mendapatkan retribusi.

“Orang pilek batu saja bayar di Puskesmas, belum orang melahirkan, ya wajar IPM kita rendah karena pemimpin kita membangun dengan  cara kolonial," pungkasnya (Ar)