Pontianak, Skandal
Untuk menjadi negara maju dan dominan, setidaknya ada 3 prasyarat utama yang harus dipenuhi sebuah negara.
Pertama adalah populasi yang besar karena dengan populasi besar maka negara tersebut memiliki angkatan produksi yang relatif juga besar. Indonesia berada di urutan 5 negara dengan populasi yang besar.
Kedua, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan hal ini sangat-sangat dimiliki oleh bangsa kita. Demikian pula dengan prasyarat ketiga, yakni wilayah yang luas.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, Selasa, 19 Maret 2019 di Aula Asrama Haji Pontianak.
Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memilki karakteristik tersendiri yang dominan. Selain berbatasan langsung dengan perbatasan Serawak Timur, Malaysia, Kalbar adalah Provinsi terluas ke-4 di Indonesia.
“Dengan memiliki dominasi sektor sumber daya alam Perkebunan, Pertambangan, Pertanian dan Kelautan. Dari 3 syarat utama yang harus dipenuhi sebuah negara Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan, pembangunan dan ekonomi nasional,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menjelaskan, pengaruh kondusifitas Kamtibmas merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Pada saat Kamtibmas berjalan paralel dengan pembangunan maka pelaksanaannya akan sesuai dengan perencanaan dan harapan.
“Polri adalah lembaga negara yang memiliki jaringan hingga ke pelosok, Potensi ini membuat Polri dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah tidak semata dibidang keamanan namun juga disemua bidang kehidupan masyarakat. Secara sederhana, terdapat 3 kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang akan berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni kebijakan di sektor fiskal, kebijakan pada sektor riil dan kebijakan pada sektor moneter dan keuangan,” ujar Drs Didi Haryono SH MH.
Adanya kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan Pemerintah atau Negara.
“Sebagaimana kita ketahui, fokus kebijakan pemerintah saat ini salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian untuk memacu pembangunan sampai ke tingkat desa, pemerintah juga menganggarkan Rp 60 triliun sebagai Anggaran Dana Desa (ADD) di seluruh Indonesia. Dana sebesar Rp1,9 triliun dialokasikan pada tahun ini untuk desa yang ada di Kalbar, jumlah tersebut mengalami kenaikan 71,55 miliar dari tahun sebelumnya. Dana tersebut penggunaannya langsung dikelola oleh perangkat aparat desa agar produktifitas bisa dipacu dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Demi mendukung pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan Dana Desa, peran Polri dapat diberdayakan dalam hal mengamankan objek-objek yang menjadi proyek strategis nasional agar pelaksanaannya bisa berjalan aman, lancar dan sesuai perencanaan.
Sebagimana karakteristik geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka Polda Kalbar juga memainkan peran dalam kegiatan penegakan hukum (law enforcement) terutama terhadap kegiatan – kegiatan Import illegal/illegal treading, yaitu penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku yang yang melakukan penyelundupkan barang melalui perbatasan.
“Selama tahun 2018 sudah 112 kasus illegal treading dan penyeludupan yang ditangani jajaran Polda Kalbar. Dalam tahun 2019 Polda Kalbar dan jajaran saat ini telah menangani 23 perkara terkait dengan Industri Perdagangan dan Illegal Trading,” ungkapnya.
Pada sektor ini, Polda Kalbar berkomitmen untuk menangani permasalahan produksi, memperlancar proses distribusi serta melindungi konsumen. Pada akhir 2018, Polda Kalbar melakukan gebrakan dengan meluncurkan Satuan Tugas Pangan telah menangani 51 kasus Tindak Pidana Pangan dengan 55 Tersangka. “Sehingga menyebabkan stabilitas harga dan tidak terjadi inflasi harga bahan pokok,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dia menjelaskan, Polda Kalbar melalui Satgas Pangan telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut dengan memastikan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Caranya adalah bersinergi dan berkeja sama dengan dinas dan instansi terkait, dan terakhir melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran di bidang pangan. Seperti upaya-upaya penimbunan bahan pokok, spekulan, dan mafia pangan yang mencoba untuk membuat harga pangan tidak stabil.
“Dengan masuknya Polri pada struktur Tim Pengendali Inflasi, maka diharapkan dapat mendukung terciptanya kestabilan tingkat Inflasi. Inflasi timbul dikarenakan tinggi harga barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa Faktor antara lain Tingginya permintaan terhadap suatu barang, jumlah uang yang beredar lebih banyak dan adanya kenaikan biaya produksi,” tuturnya.
Peran Polda Kalbar cukup signifikan dalam menjaga kestabilan inflasi, antara lain melalui penegakan hukum terhadap uang palsu dan pengwasan peredaran uang palsu, tahun 2018 Polda Kalbar mengungkat jaringan peredaran uang palsu dalam bentuk $ dolar amerika sebanyak 880 lembar pecahan 10.000 $. Kita menyadari bahwa mata uang rupiah adalah simbol kemandirian ekonomi, kedaulatan serta kepribadian bangsa. Polda Kalbar juga mendorong, dan mengawasi penggunaan mata uang asing sebagai nilai tukar di wilayah perbatasan.
“Kemudian pada awal tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 8 Februari 2019 Polres Mempawah Polda Kalbar berhasil melakukan pengungkapan jaringan pengedar uang palsu, dengan jumlah barang bukti uang palsu yang berhasil diamankan sejumlah 21,9 juta rupiah,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Sejalan dengan program Gubernur Kalbar, Haji Sutarmidji SH M.Hum, membangun dari pinggiran yaitu pembangunan Desa Mandiri. “Kami mengawal dengan membangun Polsek sebagai lini terdepan dalam pelaksanaan tugas Harkamtibmas dengan 5 program,” jelas Didi Haryono SH MH, menguraikan lima program itu meliputi berjalannya program desa mandiri dengan membantu pertumbuhan, pemerataan ekonomi di tingkat desa, mengawal dan turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan mssyarakat.(ist)
