,
27 Desember 2017 | dibaca: 111 Kali
Guru Honorer Gruduk Kantor Bupati dan DPRD Muba
noeh21
Muba, Skandal
 
MENJELANG  tahun baru Pemkab Muba di demo oleh para guru honorer (K2)  Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka berjumlah sekitar 500-an yang mewakili 14 Kecamatan menyambangi kantor Bupati Muba,  meminta kejelasan tentang status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (PNPS).
 
Padahal, mereka sudah menjadi guru honor sejak 2004/2005. Tapi, sampai demo tersebut dilakukan, status  mereka terkatung-katung sebagai CPNS. “Sampai kapan, status kami tidak jelas. Padahal sudah mengabdi tahunan,” ujar seorang pendemo yang tak mau menyebutkan jati dirinya.
 
Di depan kantor Bupati Muba, ada 4 tuntutan yang mereka ajukan. Pertama, diangkat sebagai PNS tanpa melalui tes. Kedua, kendati belum diangkat, minta di SK-kan oleh Bupati. Ketiga, upah sebagai honorer disamakan sesuai standar. Keempat, bila di 2018 mendatang ada pengangkatan CPNS, mereka minta diprioritaskan meliputi 295 tenaga guru, 212 tehnisi dan 16 orang di kesehatan.


Perwakilan pendemo diterima anggota DPRD
 

“Masa kerja mereka sejak 2005,” tegas Ismet, salah satu perwakilan pendemo  saat diterima oleh Sekda Muba, Drs. H. Apriadi Msi, Kepala KD, Sunaryo STTP dan Drs. Safaruddin, Kadis Pendidikan.
 
Sementara itu, bagi yang pendidikan SMA, sejak peralihan tidak diterima sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). “Bahkan, dana BOS pun tidak diterima lagi sejak tahun 2017,” tegas Ismet, seraya menyebut jika provinsi tidak siap menerima dan menampung mereka, maka kembalikan lagi ke kabupaten.
 
“Kabupaten Muba siap menerima, seperti diungkapkan pak Bupati Muba, Dodi Alek,” tandas Ismet.
 
Drs. Apriadi Msi, Sekda Kabupaten Muba, mengungkapkan keinginan Kabupaten Muba semua honorer (K2) dapat diangkat menjadi PNS. “Tapi, pemerintah pusat, belum membuka secara besar-besaran,” tandas Apriadi.
 
Dari Kantor Bupati Muba, para pendemo pun bergerak menuju Kantor DPRD Muba. Mereka  diterima langsung oleh Ketua DPRD Muba Abu Sari SH, Msi, para Wakil Ketua seperti Jon Kenedi SIP, Edi Heriyanto SH, Ketua Komisi 1 Yulisman SH dan anggota dewan lainnya di ruangan Banmus DPRD. Selain itu, ada juga dari dinas terkait, seperti Dinas Kesrhatan, Pendidikan, Bappeda, BPKAD dan sebagainya.
 
Edi Purnowo, perwakilan demo dalam dialog dengan anggota dewan, menyebutkan honor di SMA tidak menerima gaji, kecuali hanya honor tunjangan dari dana sekolah gratis yang diterima 6 bulan sekali.
 
“Saya sudah 11 tahun mengajar hanya mendapatkan honor sebesar Rp 200 ribu per tiga bulan yang diperoleh dari dana gratis (dana hibah),” ujar Desi Aristata sambil meneteskan air mata dalam dialog dengan anggota dewan.
 
Jon Kenedi, Wakil Ketua DPRD Muba mengingatkan agar tidak memberikan dana bos untuk tunjangan para guru. Alasannya, guru honor bukan untuk mencari makan saja, tapi juga memerlukan harapan ke depan.
 
“Kalau honor Rp 200 ribu, mana cukup untuk makan. Tidak cukup,” ujarnya, seraya berjanji akan memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut. (Idris)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya