Empat Kabupaten Raih WTP, Mubar dan Busel Raih Peringkat Memuaskan

Sultra, Skandal

adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, Senin 01/07

Kepala BPK Ir.Hermanto M,Si., menyerahkan LHP Tahun anggaran 2018 tersebut diberikan kepada empat Pemerintah Daerah Kabupaten.

Keempatnya  Kabupaten Konawe, Kolaka Timur, Muna Barat dan Buton Selatan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebutkan empat kabupaten dari Sulawesi Tenggara meraih Opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK RI Hermanto,dalam sambutannya, di gedung Aula Kantor BPK RI Jln.Sao Sao Kota Kendari Sulawesi  Tenggara mengungkapkan, sesuai hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan semester II Tahun 2018, tercatat secara keseluruhan Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tenggara  menyelesaikan tindak lanjut sejumlah 75,65 %  dengan capaian tindak lanjut sesuai rekomendasi pada masing-masing pemerintah daerah yang hadir pada saat ini.

Peringkat pertama diberikan kepada Kabupaten Muna Barat dengan capaian 87,59 %, peringkat kedua diberikan kepada Kabupaten Buton Selatan dengan capaian 84,37 %, peringkat ketiga diberikan kepada Kabupaten Kolaka Timur dengan capaian 73,66 %, dan peringkat ke empat diberikan kepada Kabupaten Konawe dengan capaian 71,48%.

Meski mendapatkan penilaian tebaik dari BPK, masih ada beberapa catatan penting yang masih harus diperhatikan.

Empat catatan itu tentang belum tertibnya pengelolaan aset tetap, belum tertibnya pengelolaan barang persediaan daerah, belum tertibnya pengelolaan barang penyertaan modal dan belanja hibah,kesalahan penganggaran pada belanja daerah,serta belum tertibnya pengelolaan pendapatan dan belanja terkait alokasi swakelolah.

Kepala BPK berharap kepada pemerintah setempat ke depan Pemda terbaik ini mampu memperbaiki capaian terbaik untuk daerahnya.

"Kami mengharapkan kepada para bupati untuk segera mengambil langkah pembenahan, perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah,seperti yang telah diarahkan sesuai rencana aksi ,tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kami juga mengharapkan dorongan lembaga perwakilan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik".ungkap Ketua BPK.

Dalam ceremoni penyerahan ini turut hadir para Bupati dan Wakil Bupati Konawe mewakili, Ketua DPR, dan Inspektorat wilayah masing masing kabupaten.(Rina)