,
04 Juli 2020 | dibaca: 512 Kali
Diduga Galian C Ilegal Bebas Beroperasi di Siantar Simalungun
noeh21


Pematangsiantar,Skandal

Masalah galian C di Siantar Salungun diduga masih belum memiliki izin usaha, bahkan santer diisukan belum tersentuh hukum. Padahal, pihak Dinas ESDM Wilayah III Sumatera Utara menerangkan serta membeberkan data atas nama kepemilikin Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Khusus di daerah Kabupaten Simalungun sendiri,  mereka hanya bertugas mengawasi 10 (Sepuluh) izin usaha.

“Tugas Cabang Dinas ESDM Wilayah III Sumatera Utara ialah mengawasi galian golongan C yang memiliki izin usaha, diluar daripada itu adalah wewenang Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkap Leo Haloho selaku Kacabdis ESDM Wilayah III Sumut beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan,untuk kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) diperlukan rekomendasi dari dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.

Ia juga menegaskan kembali bahwa untuk izin usaha yang ada pada mereka hanya 10 (Sepuluh) di Kabupaten Simalungun dan di Kota Pematangsiantar tidak ada sama sekali tambahan saat ini.

Eksploitasi sumber daya alam tanpa izin tersebut sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dfi pamtauan, ada ditemukan beberapa titik lokasi galian C seperti pengerukan tanah urug di wilayah Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar melalui Kepala Bidang Lingkungan, Manotar Ambarita, saat di konfirmasi awak media menjelaskan bahwa mereka tidak ada mengeluarkan rekomendasi soal pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Salah satu pegiat lingkungan yaitu organisasi Sahabat Lingkungan (SaLing) meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas galian golongan C yang beroperasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

“Tdak ada izin yang mereka tangani Seharusnya APH tidak menutup mata melihat ini, perbuatan eksploitasi sumber daya alam sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah cukup jelas diatur, dan sanksi juga ada. Itu adalah perbuatan tindak pidana. Dari data tersebut, seharusnya APH dapat menindak perbuatan melawan hukum tersebut,” ungkap Nico Sinaga aktivis Organisasi Sahabat Lingkungan,kepada awak media Sabtu (4/07/2020

(Team)
Berita Terkait
Berita Lainnya