Skandal Lotim NTB:
Debat Publik yang digelar KPUD Lotim Rabu, tanggal 18 April 2018 tidak sesuai dengan harapan publik atau masyarakat Lotim.
Alasannya, moderator yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Lotim dinilai tidak Independen terhadap salah satu paslon Kandidat Cabup dan Cawabup Lotim
Roma Hidayat yang ditunjuk sebagai moderator dalam debat publik tersebut dari kalangan praktisi LSM itu terindikasi menjadi pendukung salah satu paslon Cabup dan Cawabup Lotim.
Hal tersebut diungkap oleh Lalu Saparuddin Aldi yang kerap di sapa Mik Apeng Ketua Jaringan Aktivis Peduli Daerah (JAPDA) Lotim.
Menurut dia, KPU Lotim belum siap melaksanakan debat publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat Lotim. Lagipuls suasana ruangan tidak nyaman atau steril, moderator tidak layak karna dari praktisi LSM seharus pihak KPU Lotim menyiapkan panelis yang berkompeten di bidangnya dari kalangan akademis.
Dia juga menilai KPU Lotim harus mencari Even Organizer (EO) yang kompeten sebagai pelaksana tekhnis kegiatan, atau pihak ke tiga yang ditunjuk selaku pelaksana tekhnis debat publik tersebut. a
"Artinya KPU Lotim tidak boleh lepas tanggung jawabnya begitu saja karna KPU Lotim lah sebagai penyelenggara maka pihaknya harus bertanggung jawab secara utuh," paparnya.
Selain itu, KPU Lotim juga menyiapkan panelis yang kompeten atau ahli di bidangnya bukan memakai moderator yang tidak kompeten. Roma Hidayat di nilai tidak kompeten dan independen sebagai moderator dalam debat publik tersebut.
Roma Hidayat pada saat melakukan pertanyaan memakai amplop dan sering melakukan kesalahan dan mengulang ulang pertanyaan terhadap salah satu paslon Cabup sehingga timbul berbagai macam kecurigaan oleh masyarakat yang menyaksikan debat publik sehingga banyak instrumen penilaian terhadapnya dan pertanyaannya juga tidak secara langsung kepada substansi atau indikatornya yang di lontarkan kepada paslon Cabup dan Roma sendiri sering sekali salah menyebut nama salah satu paslon dan hal tersebut di nilai melecehkan paslon secara privasi.
"KPU Lotim juga di minta lebih Fokus dan Konsentrasi terhadap proses dan tahapan Pilkada di Lotim dan jangan pernah lagi KPU Lotim mengadakan debat publik untuk berikutnya karna di nilai hanya untuk menghambur hamburkan angaran " tutur Mik Apeng.
Menurut Prof.Galang Asmara, Dekan Fakultas Hukum UNRAM menyatakan seorang moderator harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kesiapa siapa atau salah satu paslon oleh karna itu moderator itu adalah moderat dan harus punya kompeten atau ahli di bidangnya, jelasnya(@mien)
