,
15 Oktober 2019 | dibaca: 242 Kali
Camat Selaru: Tak Ada Penyalagunaan Dana Desa
noeh21

Saumlaki Skandal!

Camat Selaru Z Emanratu membantah pemberitaan sebuah media terkait dugaan penyalagunaan dana pengembangan Kecamatan Selaru oleh Camat Selaru.

"Tak ada penyalagunaan Dana Desa," ujarnya berkali-kali kepada awak media,  Kamis, 10/10 di kompleks Rumah makan 3 Koki jalan Ir. Soekarno Saumlaki

Kepada Skandal Emanratu menjelaskan, kegiatan pengembangan Kecamatan Selaru yang dilaksanakan sesuai hasil musyawarah kecamatan dengan menghadirkan para elit - elit ke 7 desa se Kecamatan,  dan melibatkan Para Pendamping desa. 

"Dua kali musyawarah kami lakukan di Hotel Galaxi Saumlaki dan Kantor Desa Adaut. Akhirnya Rp 5 juta yang sudah tersedia pada APBDes setiap desa sepakat digunakan untuk memfasilitasi biaya Kegiatan," ungkapnya. 

Akhirnya kegiatan dapat terlakasa pada Juli tahun 2018 dengan Tema *Pemberdayaan Karakter Kepemimpinan*
Kegiatan dapat berjalan selama 3 hari  dengan menghadirkan CMN Indonesia dari Jakarta selaku Pemateri Penguatan Iman, terkhusus ke Kepala Desa 

Menurutnya,  kegiatan ini tujuannya sangat jelas secara penguatan iman demi menyadarkan para pimpinan desa, sesuai fungsi pelayanan ke masyarakat dengan baik, jujur, terukur, tepat sasaran, takut akan dosa.

"Materi - materi yang disajikan pun bernuansa Agama Kristen," ungkapnya.

Sayangnya, berita yang muncul,  pemanfaatan Dana Desa yang mencuat ke publik, terkhusus para Elit desa Aparatur Pemdes dan BPD. "Kinerja mereka sangat berpengaruh terhadap Saya selaku pimpinan kecamatan," ujarnya.

Dari kegiatan ini Emanratu sering di beritakan berulang - ulang kali oleh media bersangkutan. Bahkan  dituding melakukan pungli, penipuan terhadap Sekretaris Daerah.

"Sampai berita terakhir ini belum pernah media bersangkutan konfirmasi dengan saya," akunya terus terang.

Diakuinya, dana tersebut berasal dari Dana Desa. Namun ada musyawarah, ada dukungan Pemerintah Kecamatan guna memberikan solusi upaya peningkatan kualitas SDM khusus Pemdes dan BPD. 

Akhirnya hasil audit keuangan baik Inspektorat Daerah, BPKRI perwakilan Provinsi Maluku terhadap pemanfaatan dana kegiatan, ternyata murni tidak ada rekomendasi pengembalian dana hingga saat ini. 

Prinsipnya dana desa digunakan sudah sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada pungli sama sekali, bahkan ada pernyataan pungli 2 juta itu adalah kontribusi dari setiap desa untuk kegiatan penyusunan RPJMDes di desa kandar pada bulan juli 2019 lalu dan dana itu sudah tersedia pada APBDes dari masing - masing desa, kami hanya menegaskan agar para Pemdes melakukan proses pengumpulannya.

Terkait pengelolaan keuangan sesuai permendagri 13 tahun 2006 yang mana pengelolaan keuangan melalui satu pintu  yaitu bendahara pengeluaran sehingga hal wajar kalau memang PPTK tidak di berikan anggaran 

"Harapan Saya khusus bagi Dewan Pers agar dapat menindak Media yang tidak komperatif seperti media NM ini sesuai norma hukum yang berlaku, karena benar - benar meresahkan publik dengan mencemarkan nama baik institusi jpemerintaan serta pribadi saya. Ke depan akan melakukan laporan polisi bagi Media yang bersangkutan," tuturnya dengan tegas. ( Tan2 )
Berita Terkait
Berita Lainnya