Langgur, Skandal
Bupati Maluku Tenggara ( Malra), Hi.M.Taher Hanubun
meresmikan tiga buah pasar rakyat di tempat yang berbeda, 2/6, di Kecamatan Kei Besar Elat.
Peresmian ini dihadiri Kasdim 1503, DPRD Malra, Sekda Malra, Kadis Perindagnaker, seluruh OPD Kab Malra dan pimpinan lainnya.
Ketiga pasar itu masing-masing Pasar Rakyat Elat 2 di Kecamatan Kei Besar, Pasar Rakyat Mastur Baru di lokasi Ohoi Rat Kecamatan Kei Kecil Timur dan Pasar Rakyat Fangfur Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
"Walau kondisi saat ini pandemi Corona, tiga pasar ini jangan terlihat kosong atau tidak difungsikan, sehingga dapat memperlancar arus distribusi barang, jasa serta menjaga stabilitas harga," pesan Bupati dalam sambutannya.
Menurut Bupati, program revitalisaai Pasar Rakyat merupakan pelaksanaan dari amanat UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
UU itu menyebutkan pemerintah dengan Pemda melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing ekonomi.
Lalu PP No 43 tahun 2019 tentang Pembangunan Pasar Rakyat yang dilakukan dilakukan demi meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian.
"Tujuannya meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada konsumen sekaligus menjadikan pasar sebagai penggerak ekonomi daerah," ujar Bupati.
Bupati menyebut indikasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan perekonomian rakyat, tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan.
Khusus perekonomian bukti fisiknya ketersedian sarana dan prasarana perdagangan, berupa pasar, sarana transportasi dan jembatan, tol laut dan sebagainya, merupakan sarana vital yang diperlukan masyarakat mempermudah memasarkan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai upaya memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan.
"Puji syukur pada 2019 Pemda bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan membangun tiga unit Pasar Rakyat dengan sumber dana DAK dan Tugas Pembantuan tiga pasar tersebut," jelas Bupati Malra.
Lalu di 2020, Pemkab Malra bekerja keras dan koordinasi sehingga perhatian Pemerintah Pusat terus diberikan kepada Kei Besar melalui Jalan Trans Kei Besar, TolnLaut masuk Elat dan Listrik One Stay 24 jam.
"Ini dapat meningkatkan pendapatan usaha, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sesuai strategi, arah dan kebijakan RPJMD Pemkab Malra 2018-2023," tambah Hi M.Taher Hanubun.
Bupati menyebut angka kemiskinan di Malra dari 23,27 persen di 2018 menjadi 22,75 persen di 2019, atau menurun 0,52 persen. "Di 2020 targetnya 20 persen," tandas Bupati.
Karena itu, sinergisitas antara Pemda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama, bahu membahu,menyatukan program, dan kegiatan yang fokus menangani kemiskinan.
"Sehingga ke depan kemiskinan di Malra, terkhusus di Kei Besar dapat dikurangi," jelas Bupati mengakhiri. (***)