,
08 Agustus 2019 | dibaca: 439 Kali
BUPATI KKT PETRUS FATLOLON  SH. MH. LANTIK 33 PEJABAT ESALON
noeh21


Saumlaki, Skandal

Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) provinsi Maluku Petrus Fatlolon SH.MH melantik sejumlah esalon dua, tiga dan empat di lingkup Pemerintahan Daerah yang berlangsung di aula Kantor Kerawobotan, Rabu, 17 Agustus 2019 pagi pukul 10 .

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD dan staf aparatur sipil Negara.


​​​​​​

Pelaksanaan pelantikan  Sumpah dan janji Esalon I, II, III dan IV merupakan sebuah Mutasi rutin serta ada juga yang dipromosikan untuk mengisi jabatan-jabatan yang lowong, ini juga merupakan rotasi dan Promosi yang lumrah terjadi dalam lingkup pemerintahan Daerah, tetutama di KKT.  Penandatanganan fakta integritas secara simbolis oleh Kepala Dinas yang baru di lantik.

"Ada beberapa Point penting yang akan saya sampaikan berdasarkan Evaluasi dua tahun terakhir kapemimpinan saya dan Bpk Wakil Bupati sebagai pemimpin di daerah ini, terdapat beberapa catatan-catatan yang patut kita uraikan dan kita atasi bersama  sehingga tidak berkelanjutan," tutur Petrus Fatlolon. 

Catatan penting yang pertama adalah kinerja dari SKPD yang berada di lingkup Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersifat statis dan menunggu ! tidak kreatif dan tidak berupaya melakukan pembenahan internal di DKPD yang dipimpin. Bahkan ada SKPD tertentu dari sore sampai malam hari, ada yang menghimpun anggotanya atau stafnya melakukan hal yang tidak terpuji. di harapkan hal ini tidak boleh terjadi di kantor SKPD tertentu," tukasnya.

Bupati menyebut sewaktu-waktu  akan melakukan sidak mendadak pada SKPD tertentu yang disinyalir melakukan tindakan tidak terpuji di sore hingga malam hari. Ada staf ASN yang memalsukan surat-surat penting serta cap Kepala Desa.

"Saya harap ini tidak boleh terjadi lagi di pemerintahan kita ini.oleh karena itu, kita akan mengambil tindakan tegasnya," tegasnya

Jika pimpinan SKPD memberikan contoh teladan yang baik maka stafnya akan segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya Bupati menegaskan dalam apel belum lama ini sebagian besar permasalahan Hukum di Polres MTB. Itu melibatkan ASN hampir 85% Perkara-perkara yang sementara ditangani Polres MTB. Ini berarti fungsi  tugas pembinaan dari pimpinan SKPD kepada bawahan nya ini tidak optimal.

"Saya berpesan kapada Kepala-kepala Dinas , Badaan supaya melakukan pengawasan pembinaan yang intens kepada pejabat dan staf
dalam SKPDnya  masing -masing. Ujar Fatlolon." 

Ada target-target kerja yang berafa dalam pakta integritas selain ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga target-target kerja  yang kita sepakati bersama sebagai tolak ukur dari kinerja kita . Dicontohkan Bupati Petrus Fatlolon, dan Wakil Bupati yang mempunyai target yang sudah dicantumkan dalam RPMJ lima tahun apa yang harus dilakukan, misalkan angka kemiskinan harus turun berapa persen,pembangunan infrastruktur terwujut berapa persen dan SKPD juga harus mempunyai target kerja. (M1)
Berita Terkait
Berita Lainnya