,
25 Desember 2017 | dibaca: 237 Kali
Jika Ngotot, jadi Temuan BPK
Tjahyo Kumolo “Semprit” Anies
noeh21
 
JAKARTA – Skandal
 
Baru seumur jagung jadi “orang pertama” di DKI, Anies Baswedan kena “semprit” oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumola soal keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanunan (TGUPP) DKI Jakarta.
 
Berdasarkan klarifikasi Kemedagri, TGUPP DKI Jakarta itu tak lebih sebagai lembaga ad hoc  yang dilekatkan pada Biro Administrasi Setda DKI untuk melaksanakan tugas khusus dari Gubernur DKI. Menurutnya TGUPP sebenarnya tidak melaksanakan fungsi Biro Administrasi, dan tidak sesuai dengan peran perundang-undangan  
 
"Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka TGUPP direkomendasikan dalam evaluasi untuk tidak dianggarkan pada Biro Administrasi, yang selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur, karena sejalan dengan maksud Pasal 8 PP 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” tutur politisi PDIP ini.
 
Hasil evaluasi Kemendagri tersebut tidak menghilangkan TGUPP.  Tjahjo Kumolo  mempersilakan Gubernur DKI Anies Baswedan buat membentuk TGUPP. 
 
Namun, anggarannya dialihkan yang semula beban anggaran Biro Administrasi 
menjadi beban atas penggunaan BOP gubernur.
 
"Soal pak gubernur tidak setuju BOP nya disisihkan sebagian untuk honor TGUPP sehingga tetap ingin menggunakan mata anggaran tersendiri pada biro Adm, ya silakan,"  katanya.
 
Seperti diketahui, meski sudah “disemprit”, Anies tetap akan terus berkerja dengan atau tanpa dukungan Kemendag soal TGUPP.
 
"Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.
 
Sebelumnya Anies mengatakan otoritas mengenai TGUPP ada di tangannya. "Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati," kata Anies kemarin siang

Cuma, Tjahjo mengingatkan Anies, jika  masih menghendaki TGUPP dibiayai anggaran Pemprov,  maka sangat mungkin BPK nantinya akan menemukan penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peraturan. "Sangat mungkin akan menjadi temuan BPK mengingat evaluasi Kemendagri berkenaan dengan TGUPP, terkait dengan soal tata kelola keuangannya," tutur Tjahjo.
 
Seperti diketahui, di RAPBD 2018, Anies-Sandi membuat tersendiri pos anggaran untuk TGUPP.  Nilainya begitu fantastis, Rp 28,99 miliar dengan 74 anggota.
 
Hal berbeda pada APBD 2017 lalu. Anggaran untuk TGUPP memang ada, namun tidak dibuat pos anggaran khusus di RAPBD melainkan diambil dari Biaya Penunjang Operasional Gubernur.
 
Lagipula, TGUPP bukan merupakan unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemeriksaan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
 
Berita Terkait
Berita Lainnya