Kubu Raya, Skandal
Para Kepala Dusun Siaga, Kecamatan Sei Raya, menggelar rapat desa yang dipimpin oleh RW Dusun Riyanto SPd, di Jalan Siaga, 30/6. Rapat tersebut dihadiri Kepala Dusun Sudarman.
Sekretaris Desa Yusmiran mengatakan,
rapat tersebut menyusun rencana pemerintah kerja tingkat desa, dan hasilnya akan diserahkan ke musyawarah tingkat dusun.
"Tingkat dusun ini menampung usulan - usulan aspirasi masyarakat yang terkait pembinaan, pemberdayaan, pembangunan yang di prioritaskan" ungkap Yusmiran.
Kata dia, usulan ini akan dibawa ke Musrembang tingkat desa. Di tingkat desa ini akan diseleksi apa - apa saja yang akan di biayai di tahun 2020 nanti.
"Karena Musrembang agenda rutin setiap tahun dan sudah di programkan. Tujuan Musrembang menjaring usulan - usulan dari masyarakat tentang pembangunan. Inilah salah satu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa," tutur Sekdes Yusmiran.
Semua desa, menurut Yusmiran, melakukan seperti ini. "Sedang kita Sei Raya perdusun, dusun menyelengarakan musyawarah, kemudian di bawa ke tingkat desa. Kalau desa lain mungkin seperti ini dan mungkin juga tidak seperti ini," urainya.
Terkait program, ada jangka pendek kl jangka menengah sekitar 6 tahun. "Kita mengacu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES)," tandasnya.
Jadi usulan - usulan yang telah tertampung dalam RPJMDES diakumodir Dusun, kemudian diusulkan ke desa untuk dibiayai.
"Prioritasnya setiap tahun memang ada, infrastruktur, ada pembinaan, ada pemberdayaan. Tetapi tahun 2020 ini kami memberikan semacam prioritas yang tidak lagi di arahkan infrastruktur, seperti pembinaan, pemberdayaan," urainya, menyebut pembinaan dan pemberdayaan manfaatnya langsung datang dari masyarakat.
Sedang Infrastruktur tidak diprioritaskan, karena jalan sudah bagus, kecuali dalam hal yang mendesak kita lakukan tahun 2020.
"Harapan saya mungkin apa yang disampaikan masyarakat melalui tingkat Musrembang ini mudah - mudahan bisa diakumodir, kita danai tahun 2020," tambahnya.
Sementara pembangunan sudah banyak dilakukan, baik dilakukan pihak kabupaten, PUPR, ada aspirasi dewan, ada imbal swadaya jalan, sudah di informasikan ke Pemerintah Desa. Misalnya di tahun 2019 kemarin, ada juga pembangunan yang dilakukan pihak provinsi.
"Tetapi kita tidak tau nich pembangunan apa, koordinasi nya kurang ya, kabupaten dengan desa, aspirasi dewan dengan desa, provinsi dengan desa, tapi ini tidak juga kita sebut keharusan koordinasi, bagaimana pun pembangunan harus dilakukan karena untuk masyarakat, kita harus terima itu," urainya. (RH)
