Jakarta, Skandal

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman mengusulkan agar Gubernur DKI Anies Baswedan agar mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penataan kawasan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pergub tersebut, menurutnya,  penting agar secara administrasi pemerintahan Anies-Sandi tidak salah.

"Gubernur harus menerbitkan Pergub untuk menetapkan jalan Jatibaru  ditutup sementara atau permanen, biar tidak salah" kata Prabowo.

‎Menurut dia,   sesuai UU No 29 Tahun 2007, 
‎Pasal 26 ayat 1 menyebutkan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintahan yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintah lain yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

"Lewat Pergub tersebut, akan mengakhiri kontroversi hasil kajian Ombudsman RI, yang oleh banyak kalangan dinilai terkesan mencari-cari kesalahan pemerintahan era Anies-Sandi," tutur Prabowo.

Dia  juga menyinggung hak diskresi yang dimikili gubernur dalam membuat sebuah kebijakan, khususnya yang bersifat terobosan.‎

"Belum lagi kalau kita bicara diskresi yang dipunyai gubernur. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, itu jelas ada pasal tentang diskresi," tegas Prabowo.
‎
Prabowo menilai, tidak ada yang salah dari kebijakan Anies menutup Jalan Jatibaru. 

Alasannya Pemda DKI punya hak untuk membuat rekayasa lalu lintas, termasuk membuat rambu-rambu dan penutupan jalan juga bisa dilakukan.

Seperti diketahui,  hasil evaluasi Ombudsman terhadap penutupan Jalan Jatibaru sebagai salah satu konsep penataan kawasan Tanah Abang menuai polemik di kalangan dewan. Bahkan, hingga kini sebagian fraksi menggalang kekuatan untuk menginterpelasi Anies.

Tidak hanya itu, sebelumnya Ketua dan Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Muannas Alaidid dan Jack Boyd Lapian juga telah melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya atas kasus tersebut. 

Kedua pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta lalu itu menganggap penutupan Jalan Raya Jati Baru untuk pedagang kaki lima melanggar hukum: Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Namun, pengaduan itu dinilai pelbagai pengamat salah alamat. Alasannya,
kebijakan publik tak masuk dalam objek hukum pidana, sehingga mestinya laporan tentang penataan Tanah Abang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).