,
30 Januari 2018 | dibaca: 205 Kali
Polsek Resort Solok Selatan Menafsirkan Keliru Putusan MA?
noeh21
Para lawyer ke-8 anggota KUD di kantor MA

Jakarta Skandal
Polsek Resort Solok Selatan dinilai keliru menafsirkann putusan MA mengenai dualisme kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Bima Satu Abai, Nagari Abai, Kecamatan Sangir, Batang Hari, Solok Selatan.

Alasannya, dalam putusan MA No 319 K/TUN/2017 tertanggal 27 Oktober 2017, hanya mengabulkan gugatan pengurus lama, yaitu Buyung Randa dan kawan-kawan sebagai pengurus lama.

Selain itu, putusan MA yang diketuai oleh Ketua Majelis  Dr. H. Yulius SH. M.H, menyatakan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomer : 090/84/DKPP/Kop-2016 tentang surat penugasan 23 Febuari 2016.

“Jadi, tidak ada kata mensahkan kepengurusan yang lama, kecuali mengembalikan kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)” urai pengacara Syamsurdi Nofrizal SH saat bertandang ke kantor Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) kemarin siang.

Karena itu, menurut dia, penangkapan terhadap 8 anggota KUD Bima Satu Abai sangat berlebihan. “Seharusnya tidak perlu sampai seperti itu,” tambahnya.  Mereka ditangkap dengan tuduhan pencurian saat menanen Tandan Buah Segar (TBS) di lokasi kebun plasma sawit KUD Bima Satu Abai.

“Lho kan mereka anggota koperasi, kok mencuri sih di lahan sendiri,” jelasnya Syamsuardi yang menjadi lawyer dari ke-8 anggota KUD yang ditangkap tersebut..

Apalagi, laporan pencurian itu, dilakukan oleh Buyung CS sesuai Laporan Polisi (LP)  Nomer 147/XI-2017 tentang pencurian TBS. “Sekali lagi, karena putusan itu tidak mencantumkan kepengurusan yang sah, maka kekuasaan tertinggi dikembalikan lagi pada anggota melalui RAT,” tambahnya.

Syamsuardi mengingatkan,  kantor KUD Bima Satu Abai saat diawaki Buyung CS,  sempat disegel oleh  Aswis CS dan anggotanya pada akhir 2015 lalu, karena diisyukan pengurus tidak menjalankan aktivitas dan tidak melakukan RAT semenjak tahun 2007 yang lalu.

Skandal, ketika menghubungi Kabid Hukum dan Humas, Dr Abdullah  soal putusan MA yang tidak mencantumkan kepengurusan yang sah, baik lewat WA maupun telepon, tidak memberikan jawaban.
 
 
 
 
 
Berita Terkait
Berita Lainnya