Jakarta, Skandal

Aktivis Buruh Migrain, Sujarwo, mengingatkan Ketua BNP2TKI Nusron Wahid untuk lebih fokus dengan kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketimbang mengurusi politik.

"Lebih baik ganti saja kalau masih urus politik," tegas Sujarwo, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN).

Sujarwo mengingatkan Nusron, 
lantaran kasus TKI sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan. Ada masalah upah yang tak dibayar, kekerasan, penipuan. 

"Kondisi ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah," tegas Sujarwo.

Jauh sebelumnya, Presiden RI juga mengingatkan aktivitas Nusron di kancah politik, khususnya menjadi tim pemenangan Ahok-Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta.

Nusron, mantan wartawan yang menjadi kader Golkar ini, menjabat sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Sumatera.

"Ojo kakean politik ( jangan terlalu banyak urusin politik). Fokus urusin TKI di timur tengah dan cari solusi," ujar Yusron, menirukan  sentilan Jokowi kepada dirinya saat menghadap Jokowi.

TKI Bingung

Menurut Sujarwo, TKI sekarang bingung mau mengadu kemana. Sebab, BNP2TKI selaku Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama ini masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
 
Dia mengatakan, kasus yang diadukan ke BNP2TKI banyak yang menggantung atau tidak jelas hasilnya. 

"Ini harus di benahi bila perlu ganti Kepala Bandan, kalau bisa Jangan  dari kalangan Partai politiK," ujar Sujarwo di kantor DPP FSPKEP Senin (26/02)
  
Sujarwo yang kali  ini mendampingi TKI ABK yang telah di rekrut oleh PT. BIS Tegal,  ke 5 TKI abk setelah dipulangkan dari luar negeri sesampainya di Indonesia belum menerima sepenuhnya hak-haknya.
 
"Seharusnya hak-haknya diterima setelah kembali ke Indonesia sebab mereka dipulangkan oleh pihak agency bukan meminta pulang," tuturnya.
 
Padahal, lanjutnya, di perjanjian kerja sudah jelas. Bila TKI ABK pulang sebelum finis kontrak, maka uang jaminan hangus.

"Nah di kasus ini ABK boleh dipulangkan pihak agency.  Jadi uang jaminan dan sisa gaji harus diberikan sepenuhnya,"  lanjutnya.
 
Sujarwo berjanji, pihaknya  akan mengawal sampai selesai, sampai hak-hak mereka diberikan.

"Apabila tidak diberikan kami akan menempuh jalur hukum." tegas sujarwo
 
Dia berharap pihak pemerintah baik BNP2TKI, Kemenlu maupun KKP bisa lebih maksimal dalam membantu permasalahan ini. (OO7)