,
24 Januari 2018 | dibaca: 178 Kali
Ayu Hasanussy, Ketua DPD Hanura kubu Jenderal Daryatmo
"Pak OSO Mau Buat Apa Saja dan Pecat Saya, Silahkan Saja"
noeh21
Ambon, Skandal- Ayu Hasanussy, Ketua DPD Hanura kubu Jenderal Daryatmo,  mengklaim  pimpinan  Hanura saat ini  Jenderal Daryatmo ,bukan Oesman Sapta Odang (OSO).
 
Sikap ini  disampaikannya usai memimpin rapat internal Partai Hanura Maluku bersama 10 Ketua DPC Hanura Maluku minus Ketua DPC Hanura Maluku Tenggara.
 
"Jadi, AD /ART itu menjadi rujukan pada partai mana pun. Kita Hanura juga punya AD/ART.Kita telah memenuhi quorum melaksanakan Munaslub di Jakarta pada tanggal 18 Januari kemarin dan telah memutuskan untuk memberhentikan Pak OSO. Jadi sekarang jika Pak OSO  mau memberhentikan saya sudah terlambat,” tutunya.
 
Menurut dia, OSO  tidak punya hak memberhentikan dirinya, karena   pimpinan di Hanura saat ini Jenderal Daryatmo. “Pak OSO itu, Ketua Hanura yang sudah dipecat oleh quorum Hanura melalui Munaslub,” tegas ibu berjilbab ini.
 
Setelah dipecat, sambungnya, OSO silahkah saja membuat kantor sendiri, memecat dan mengeluarkan dirinya dari Hanura. “Pak OSO mau bikin apa saja silahkan. Atasan Saya Jendral Daryatmo," tegas Hasanussy,Rabu (24/01/2018) di Kantor DPD Hanura Maluku.
 
Di sisi lain, ia tidak menampik dualisme kepemimpinan di Jakarta, tentu berimbas kepada kota lain, baol DPD dan DPC.. “Yang pasti, dari 11 DPC Kabupaten/ kota di Maluku, 10 DPC loyal. Semua tetap berada satu barisan dengan Pak Daryatmo,” tuturnya. 
 
Disinggung terkait SK tandingan untuk pembatalan ,dirinya akui sementara  menunggu  SK kubu Daryatmo  keluar,untuk pembatalan itu.Menurutnya, satu dua hari ini sudah ada.
 
Menurut Ayu, dualisme  tidak berpengaruh terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan kepada Paslon yang diusung oleh Hanura. Hanya DPC Kabupaten Malra yang di sebelah.
 
“Kita ini pendiri Hanura. Saya tidak perlu menanggapi DPC di luar. Urusan Saya mengamankan 10 DPC. Rencana Musdalub oleh Plt kubu Pak OSO silahkan buat.  Saya ini diangkat melalui Musda, dan diberhentikan juga melalui Musda atau musdalub,itupun kalau saya punya kesalahan melanggar AD /ART. Musdalub yang akan dilaksanakan itu ilegal dan tidak quorum, karena harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara," kecamnya.
 
Diakuinya,DPC sendiri yang menyatakan sikap. Kalaupun SK Menkumham nantinya mengesahkan kepemimpinan Pak OSO, itu resiko politik.
 
"Jika SK Menkumham sahkan kepengurusan Pak Oso ,itu resiko politik. Saya tetap di Pak Daryatmo. Anda catat, bahwa sipol KPU itu tidak bisa diganti. Sipol kalau verifikasi tetap saya Ketua, Sekretaris Ibu Temy, Ketua kota misalnya Ahmad Ohorella Dan Ayub Leasa. Salah satu DPC yang tidak lolos saja itu Hanura rata dengan tanah. Apalagi 27 yang kita dukung Munaslub,"tandas Ayu. (Yulin)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya