jakarta, Skandal

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat  Oesman Sapta Odang atau Oso akhirnya gigit jari. Haulnya menjadikan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal,  dianulir oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta.

Dalam keputusannya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan kubu Daryatmo terhadap SK MenkumHAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018.

Dengan begitu, kata kuasa hukum kubu Daryatmo, Adi Warman, kepengurusan Partai Hanura kembali berlandaskan SK  nomor 22.

Dalam SK itu, Oso tetap Ketua Umum, hanya jabatan Sekjen diduduki Sarifuddin Sudding. Begitu juga, susunan kepengurusan lainnya.

"Putusan berjumlah 28 halaman ini  intinya menunda pelaksanaan SK 01," ujar Adi dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin malam, 19 Maret 2018.

Menurut Adi, setelah keputusan tersebut,  kubu Daryatmo  akan berkomunikasi dengan banyak pihak untuk menegaskan keabsahan kepengurusan Partai Hanura yang  diakui hukum. Pihak-pihak itu di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sama-sama sedang bersiap menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Supaya, mereka tidak melayani atau menerima, memfasilitasi orang yang mengaku dari Partai Hanura kepengurusan Ketua Umum Pak Oso dan Sekjen Herry Lontung,"  ungkap Adi Warman.