Jakarta, Skandal

Mahkamah Agung RI tetap konksekuen dan konsisten bertekad menjawab kritik dan saran dari masyarakat dengan menunjukkan peningkatan kinerjanya. 

Demikian rilis yang diperoleh Skandal dari biro Humas Mahkamah Agung (MA) yang dikirim melalui WA.

Rilis itu menyebutkan berbagai kritik dan saran direspon positif dan digunakan pertimbangan untuk membangun konstruksi "tahan gempa" untuk memperkokoh institusi demi kebaikan dan dharma bhaktinya kepada negara. 

Mahkamah Agung akan terus melakukan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,  maka Badan peradilan umum menerapkan  metode pelayanan terpadu satu pintu ( PTSP ). 

Dalam hal penilaian ditemukan indikasi penyimpangan atau mal administrasi atau mis menejemen maka dilakukan perbaikan demi kesempurnaan. Jika yang bermasalah aparaturnya akan ada tindakan.

Saat ini negara / pemerintah dan Mahkamah Agung tengah giat giatnya memberantas korupsi. Siapapun aparat penyelenggara negara yg terindikasi korupsi harus segera diamputasi. 

Karena  itu semua pihak harus hati hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, karena ada undang undang ITE.

Sebaiknya jika ada yang tidak mengerti lebih bijak membudayakan prinsip berkoordinasi untuk menghindarkan diri dari pandangan subjektif.  Semuanya untuk kepentingan bersama menjaga marwah dan martabat lembaga peradilan.

 Kita tidak boleh melakukan atau membangun opini publik menggunakan bentuk "kesesatan penalaran" dengan menyimpulkan menggunakan data yang tidak relevan. 
Kesesatan penalaran atau kesesatan berfikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Kesesatan berfikir ini karena adanya  gejala pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya.

Misalnya, masih adanya oknum Gubernur, Bupati / Walikota yg menyalah gunakan kekuasaan, tidak dapat dijadikan dasar menyimpulkan  bahwa Pemerintah koruptif.

Masih adanya oknum anggota DPR / DPRD yg menyalah gunakan kewenangan  tidak dapat dijadikan dasar argumentasi bahwa Lembaga DPR/DPRD koruptif. 

Demikian pula adanya oknum KPT yg melakukan kejahatan dan seorang KPN  mencoba bunuh diri yg belum diketahui penyebabnya dan  mereka mengkaitkan dengan akreditasi, kemudian disimpulkan akreditasi sebagai  korupsi kebijakan (ist)