,
20 Februari 2018 | dibaca: 99 Kali
MA dan Kemlu Sepakati Berikan Bantuan Tehnis Hukum Perdata
noeh21

Jakarta Skandal

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri sepakat menandatangani Nota Kesepahamanan tentang Penanganan Permintaan Bantuan Tehnis Hukum dalam masalah perdata, tadi pagi di lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Barat.

Nota kesepahaman itu sekaligus menggantikan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Surat Ragotari dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan  asing kepada Pengadilan di Indonesia atau dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing. Nota Kesepahaman tersebut telah habis masa berlakunya, 19 Februari 2018 lalu.

"Nota kesepahaman ini wujud komitmen bersama MA dan Kemlu untuk terus meningkatkan pelayanan publik," ujar Menlu Retno Marsudi dalam sambutannya.

Sebab, kata Retno, kerja diplomasi adalah kerja pelaynan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Di Nota Kesepakatan yang baru itu memuat sejumlah pengaturan tambahan, dijabarkan dalam keputusan bersama dan tiga perjanjian kerja sama. 

Ketiga poin itu mengenai mekanisme pengiriman sirat ragptori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam madalah perdata, stadarisasi format surat ragatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim, panitera dan juru sita.

Sementara itu Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali menyebutkan Nota Kesepahaman untuk menegakan asas peradilan 'sederhana, cepat dan biaya ringan', kendati penggugat dan tergugat berdomisili di tdmpat yang jauh. Bahkan terpisahkan oleh jurisdiksi negara.

"Nota kesepahaman yang ditandatangani ini mengisi kekosongan hukum di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata yang selama ini belum terdapat pengaturannya," tutur Hatta Ali.

Dalam acara itu juga Menlu melyncurkan website Ragatory Online Monitoring 2018 (ROM 2018) yang diperiapkan oleh Kemenlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam dalam pemberi bantuan tehnis hukum dan masalah perdata. (Ist)
Berita Terkait
Berita Lainnya