Banda Aceh, Skandal
 
Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) meminta penegak hukum agar mengusut tuntas masalah rumah bantuan yang bersumber dari dana Aspirasi Dewan belum rampung, tapi sudah diserahkan.
 
“Itu harus diusut tuntas,” tegas Ketua Lemkaspa Bahri M.Si. Menurut dia, dalam kasus ini, pihak keamanan harus mengusut pihak rekanan sebagai pemenang tender.
 
“Kalau ada unsur kerugian negara harus segera ditindak,” tambahnya.
 
Bahri menambahkan,  semua pihak harus bersinergi dalam mengawasi setiap pembangunan yang bersumber dari Anggaran Negara. Begitupun masyarakat  harus proaktif untuk selalu mengawasi proyek-proyek yang bersumber APBA dan APBN.
 
“Itu semua agar  kualitas bangunan benar-benar memenuhi standar. Apalagi rumah tersebut diperuntukan untuk kaum duhafa,” tambahnya/
 
Menurut dia,  kasus yang terjadi di Biureun disebabkan  adanya unsur kelalaian dari pengawas di lapangan.
 
 “Di sini perlu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap pekerjaan di lapangan, sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran,” imbunya.