Palu, Skandal
Sekitar seribuan dari tiga ribu sekian korban gempa dan likuifaksi Kelurahan Baloroa, Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menamakan diri Forum Korban
Gempa dan Likuifaksi menggelar Rapat Akbar di puncak Balaroa, Sabtu 2/2.
Dengan tagar Rapat Akbar Menuntut Hak Dan Keadilan itu, rapat tersebut dihadiri Sekprov Sulteng, Drs Hidayat Lamakarate, Msi, Ketua Pansus Pengawasan Pasca Bencana Palu, Sigi, dan Gonggala (Pasigala), Yahdi Basma, SH dari fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Sekda Kota Palu, anggota DPRD Kota Palu, Erpande, sejumlah kepala OPD terkait, camat dan Lurah Balaroa.
Dimoderatori oleh Sekretaris Forum Korban Bencana dan likuifaksi,Agus Manggona, rapat akbar itu berjalan alot dan penuh dinamika.
Ketua Forum Rahman Kasim, mengatakan rapat akbar ini digelar lantaran penanganan korban, terutama ratusan masyarakat yang rumahnya telah lenyap ditelan likuifaksi, dinilai belum maksimal. Bahkan terkesan diterlantarkan dan dianaktirikan oleh pemerintah.
"Dalam hal ini Bapak Presiden RI seharusnya segera memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakat korban gempa di Balaroa," ungkap Rahman.
Ternyata, kata Rahman, meski sudah empat bulan lebih berjuang menuntut hak dan keadilan, tapi tetap saja para korban hidup dalam ketidakpastian ditenda tenda pengungsi. Sementara sebagia numpang di rumah sanak saudara.
"Kami merasa dianaktirikan, karena sudah mau lima bulan, kami hidup terlunta lunta di tenda pengungsian," terang Rahman terbata bata. Matanya berkaca kaca, hingga membuat suasana hening sejenak.
Masih terbata-bata, Rahman menyebut bencana diambang Magrib 28 September 2018 itu, menewaskan sekitar tujuh ratusan dengan tiga ribuan mengungsi di tenda dan di rumah sanak saudara.
"Atas dasar inilah, dalam rapat akbar hari ini, kami membuat petisi untuk disampaikan kepada Bapak Presiden di Jakarta" ujarnya yang disambut gemuruh sorak sorai segenap pengungsi itu.
Isi petisi itu antara lain menolak hunian sementara (Huntara), meminta dana Huntara segera dikompensasikan kepada korban, dan segera dibangunkan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Balaroa.
Sekprov Hidayat yang mendengar keluhan para warga mengklaim pemerintah Provinsi Sulteng sedikitpun tidak bermaksud mentelantarkan korban. Terlebih sampai menganaktirikan.
Sekprov meminta jangan kumiu (kalian, sapaan akrab masyarakat Kaili) berpikir pemerintah hanya jadikan anak tiri.
"Tidak, justru kumiu nomor satu (diutamakan, red). Dimana mana ada pertemuan selalu kita ulang ulang bicara soal Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Donggala. Jadi kumiu anak kandung kami, bukan anak tiri," ujarnya yang disambut tawa hadirin, tak kecuali Sekda Kota Palu.
Hidayat juga menyampaikan kepada Sekda Kota Palu dan forum ini, bahwa provinsi tetap ada di setiap tanggap bencana. "Semua keluhan kumiu kumiu selama ini semua kita jadikan pertimbangan dalam setiap menentukan kebijakan," ungkapnya.
"Jadi pak ketua forum, pak Rahman, jika ada hal-hal yang membutuhkan dukungan pemerintah, tak usah sungkan sungkan. Saya selalu ada di kantor, dan pasti saya terima semua orang yang datang. Ini ketua forum, pak Agus (sekretaris forum, red) juga begitu, tidak pernah hubungi saya. Saudara sekalian, kumiu ini tidak sendiri, di sini tidak hanya dengan forum tapi senantiasa bersama kami, pemerinta. Suara kumiu, suara kami juga, insa allah," tutur Ketua Kwarda Pramuka Sulteng itu disambut tepuk tangan segenap peserta rapat akbar.
Terhadap anggapan soal banyaknya dana yang digunakan untuk infrastruktur dalam tanggap bencana Pasilaga, Sekprov Hidayat mengatakan bukan cuma infrastruktur, tapi ada lima poin yang segera dibangun pemerintah terkait kebencanaan.
Kelimanya infrastruktur, penataan sosial termasuk Huntara dan Huntap, ekonomi masyarakat dan masalah lainnya.
Penataan yang berhubungan dengan hunian masyarakat Balaroa yang terdampak, kata Sekprov, dananya sudah diajukan ke presiden lewal Menteri Keuangan.
"Dan menteri keuangan katakan, kalau semua datanya sudah lengkap, semua rencana sudah selesai dan ditetapkan, maka Insa Allah proses pembangunannya segera dilaksanakan," jelas pria yang digadang, bahkan sudah lama dapat isyarat hijau dari gubernur Longky untuk jadi gubernur di 2020. (din)
