,
06 Januari 2020 | dibaca: 558 Kali
Koalisi Anti Mafia Tanah (Kiamat) Minta Rakyat Bersatu Lawan Mafia Tanah
noeh21


Skandal Lubuklinggau

Persoalan berlarut-larut  Lahan Baitul A'la lahan seluas 16.280 meter persegi dinilai lantaran tidak ada keseriusan dari stakeholder untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ditambah lagi saat ini ada oknum yang mengaku memiliki sebagian lahan tersebut telah melakukan pembangunan dan penggusuran tanpa ada pencegahan dari pemerintah kota Lubuklinggau melalui dinas terkait . 





Banyak menyebut, jika kondisi  terus dibiarkan maka akan melukai keadilan masyarakat, seolah-olah ada oknum kebal hukum.

Sekolah Tinggi Agama Islam Silampari (STAIS) Ngimadudin dan Koalisi Anti Mafia Tanah (KIAMAT) melakukan aksi unjuk rasa di tiga tempat. Pertama, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lubuklinggau, Pemkot Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (6/1/2019).

Dalam aksi ini  KIAMAT yang dikoordinatori Ketua STAIS Ngimadudin, BEM PAN Saprin Rais, Bem Stais dan masyarakat dalam aksi demo. Mereka menyebutkan,
berlarut-Iarut persoalan Lahan Baitul A’la lahan sch.” 16.280 M2 dan tidak ada keseriusan dari stake holder untuk menyelesaikan persoalan.

Ditambah lagi hingga saat ini ada oknum yang mengaku mempunyai sebagian lahan tersebut telah melakukan pembangunan dan pengusutan tanpa ada pencegahan dari pemerintah kota melalui dinas terkait.

Jika terus dibiarkan hal ini sangat melukai masyarakat seolah-olah ada oknum yang kebal hukum, ditambah lagi adanya dugaan oknum BPN Kota Lubuklinggau yang “bermain” dalam penerbitan Sertipikat wakaf No. 00005 . Padahal sangat jelas bahwa lahan seluas l6.280 M2 adalah lahan milik Negara yang tidak boleh diterbitkan sertifikat diatasnya.

 Untuk menyelesaikan persoalan ini pada tanggal 2 Oktober 2019 telah diadakan rapat koordinasi bertempat di Kantor Waliko Lubuklinggau, yang dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) WIlayah VII Sumsel, Walikota Lubuklinggau, Bupati Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, KapoIres Lubuklinggau dan BPN Kota Lubuklinggau.





“Mendapat  kesimpulan bahwa status lahan Baitul A’la kembali ke Nol dan harus diselesaikan dalam jangka walau 3 bulan. Namun realita di lapangan hingga hari ini pembangunan dan penggusuran terus dilakukan dan sangat meresahkan masyarakat sekitar,” terangnya Ngimadudin.

Berdasarkan haI diatas KIAMAT  mendesak BPN Kota Lubuklingau membatalkan Sertifikat 00005 tahun 2019 tentang Sertifikat Tanah Wakaf yang kontroversial dan menjadi sumber masalah.

KIAMAT juga mendesak DPRD Kota Lubuklinggau untuk berperan aktif menyikapi dan menyelesaikan persoalan komplek Baitul ‘Ala secara cepat, karena komplek Pendidikan yang merupakan cita-cita pertama dari UUD 1945.

Terakhir mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau mengambil tindakan tegas untuk segera menghentikan pembangunan dan penggusuran di lahan komplek Baitul Ala Lubuklinggau.

Usai dari BPN dan Pemkot Lubuklinggau, aksi demo terakhir ke DPRD Kota Lubuklinggau.

Tiba sekitar pukul 12.10 WIB, massa disambut Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya, Ketua Komisi I Merismon, anggota Fraksi PDI P Wansari, Ketua DPC Hanura Lubuklinggau Sutrisno Amin dengan dijaga ketat oleh  anggota Polres kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Efendi, LSM Pucuk dalam orasinya meminta DPRD Kota Lubuklinggau membatalkan sertipikat tanah wakaf No.00005 tahun 2019.

“Oknum pemodal melanggar uu tentang wakaf,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Bem PAN Saprin Rais, HMI dan KAMMI.
 
Sesepuh Kota Lubuklinggau,meminta Pemkot Lubuklinggau segera distatus Quo-kan, supaya tidak dilakukan pembangunan. Sebab lahan itu kembali nol, setelah aset Pemkab diserahkan ke Pemkot Lubuklinggau.

“Lahan itu milik pemerintah. Kami tidak menuntut lahan atau gedung, kami ingin diperjelas statusnya,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya menyampaikan terimakasih atas kedatangannya dan tepat sekali. “Apa yang menjadi aspirasi akan dicatat. Lembaga dewan bukan membenarkan sengketa di masyarakat. Aspirasi ini,  kami bersama teman-teman Dewan lainnya, mendengar dan kami berusaha maksimal akan perjuangkan aspirasi  kalian pungkasnya.(ed)
Berita Terkait
Berita Lainnya