Jakarta, Skandal

Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Taufiq Rachman SH, S,Sos,  mengimbau kepada seluruh pemilik maupun awak media online, khususnya anggota Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia agar secepatnya mengurus legalitas media onlinenya  sesuai ketentuan , sekaligus mendaftarkan  medianya hingga tercatat di Dewan Pers.

Ajakan itu disampaikan Taufiq tadi pagi menyusul tertangkapnya Pemimpin Redaksi (Pemred) media bodong oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, 10 Januari 2018. Media bodong tersebut diduga menyiarkan kabar bohong.

Hury Rauf, admin sekaligus Pemred pada media tersebut, ditangkap atas laporan politikus Nasdem, Akbar Faizal. Hurry diduga menyiarkan berita bohong tentang profil politikus asal Makassar tersebut.

Menurut Taufiq, begitu sapaan akrabnya, penangkapan itu terjadi setelah pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dewan Pers. Ternyata, portal berita yang dikelola oleh Hury Rauf, tidak terdaftar di Dewan Pers.

“Lalu apa yang dia sampaikan bukan produk jurnalistik. Setelah kami koordinasi ke ahli, kemudian memenuhi unsur, baru kami lakukan upaya paksa penangkapan,” jelas Taufiq, menirukan keterangan AKBP Irwansyah, Kanit III Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim  Polri.

Dari peristiwa itu, sambung Taufiq  yang malang melintang sebagai jurnalis di era 1980-an, maka legalitas dan terdaftar di Dewan Pers tidak bisa diabaikan. “Itu dari sisi legalitas. Belum lagi soal kontennya,”  tambah Taufiq, seraya mengingatkan pemberitaan harus berimbang, tidak tendesius sehingga tidak divonis sebagai trial by the press.

Taufiq yakin, jika pemberitaan dilakukan Publiknews – media yang dikelola oleh Hury tadi, melakukan konfirmasi kepada Akbar Faizal, tudingan berita bohong itu tidak terjadi. “Jadi di sinilah pentingnya konfirmasi, sekaligus memahami tentang kaidah-kaidah jurnalistik,” jelas Taufiq mengingatkan kepada seluruh jurnalis anggota IMO-Indonesia.


Ketum IPJI bersama anggota IMO Riau

Karena itu, Taufiq mengingatkan kepada seluruh DPP IMO – Indonesia agar tak henti-hentinya mendorong anggotanya memenuhi legalitas media online dan mendaftarkannya ke Dewan Pers. “Itu aturan main yang harus kita ikuti,” tutur Taufiq, yang juga Dewan Pensehat IMO-Indonesia. Apalagi, salah satu tujuan IMO-Indonesia membantu legalitas anggotanya sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.

“Jadi, manfaatkan fasilitas yang disediakan DPP IMO-Indonesia untuk proses legalitas sampai ke Dewan Pers,” jelas lelaki asli peranakan Betawi ini.

Selain itu, jangan bosan pentingnya memahami kaidah-kaidah jurnalistik. Apalagi mengutip sumber yang tidak jelas, lalu menuliskan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. “Hati-hati mengutip tulisan yang tidak jelas di mana arus informasi saat ini begitu terbuka dan mudah diakses,” tutur Taufiq.

Sebab, lanjutnya mengutip keterangan Irwansyah, menguaknya kasus Hury tadi, bermula dari mengutip tulisan sebuah akun twitter@plato.id.  Lalu Hury menambahkan beberapa kalimat yang diduga mencermankan nama baik Akbar Faizal.

Selain itu, seperti diakui Akbar, pelaku juga memosting beberapa berita bohong tentang dirinya, seperti menikmati duit harame-KTP, punya rumah mewah di Makassar penuh emas.

Akibatnya, pelaku dikenai pasal 35 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 Undang Undang RI No 19 tahun 2016 dan/pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Pokoknya, jangan sampai nasib anggota IMO-Indonesia seperti Publikasinews,” pinta Taufiq mewanti-wanti. (Gilang)