Jakarta, Skandal

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Mahkamah Agung, Dr. Abdullah SH, MH, siap menerima audiensi DPP IMO-Indonesia kapan saja.

"Silahkan atur waktunya," jawab Dr. Abdullah dalam whattupsnya kepada Lian Lubis, jurnalis IMO-Indonesia, tadi pagi sekitar pukul 8.00 WIB.

Dialog tersebut muncul tatkala Skandal online diundang untuk menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung mengenai Penanganan Permintaan Bantuan Tehnis Hukum dalam Masalah Perdata, 2 hari lalu, atau tanggal 20 Febuari 2018. 

Lagi- lagi undangan tersebut dalam Whatsupp secara pribadi kepada Skandal Online, sekaligus satu- satunya perwakilan IMO-Indonesia. Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Ketua MA Prof. Dr. M.  Ali dan Menlu Retno Marsudi. 

Nasir Umar, Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia menyambut antusias audiensi kepada Kepala Biro Humas MA tersebut.

"Dalam waktu dekat kita akan surati secara formal," jelasnya ketika dihubungi. 

Bagi Nasir, kesediaan Kepala Biro Humas dan Hukum itu menunjukkan keberadaan IMO-Indonesia diterima semua pihak, khususnya instansi pemerintah.

Seperti diketahui, dalam Rakernas di Puri Saron, Seiminyak, Bali, Menko Polkam menyatakan kesediannya menjadi Dewan Penasehat IMO -Indonesia, sekaligus disematkan jas IMO di Rakernas tersebut. Wiranto juga yang menutup Rakernas tersebut.

Masih di Rakernas, ketika naik kapal plesir Bounty Cruises, Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan apresiasi keberadaan IMO - Indonesia. Dia menunjuk Jamintel untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan di Jakarta.

"Semua sedang kita persiapkan untuk menindaklanjuti, termasuk dengan Kepala Biro Humas dan Hukum MA," tutur Nasir. (Jak)