Jakarta. Skandal

Masyarakat  Kabupaten Sorong, Papua Barat mendatangi  kantor Komisi Yudisial [KY] di bilangan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Meraka masing-masing  Sulaeman SUU dan Abner Sawat Samanas dari dua Marga berbeda, sekaligus sebagai ahli waris tanah adat.

Kedatangan  kedua marga itu ke KY untuk meminta perlindungan hukum atas kasus yang kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sorong. 

Sebagai ahli waris Marga SUU, Sulaiman SUU telah melaporkan atas kasus dugaan  penggelapan dan penyerobatan tanah ke Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor. 16/PDT.G/ 2018/PN.SON.
 
Adapun objeknya adalah lahan seluas 3500 hektar yang ditempati oleh warga transmigrasi  sejak tahun 1978. Tanah itu diklaim  Pemerintah Kabupaten Sorong. Papua telah diserahkan Marga SUU.
 
Selaku ahli waris tanah adat, Sulaiman SUU membantah. Dia yakin  lahan yang terletak di daerah petuanan Adat Suku Moi/Marga Keret Suu, Kelurahan Jamaimo, Distrik Mariyat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, tidak pernah diberikan dan dilepas kepada siapapun,  termasuk pemerintah.
 
“Kami sebagai ahli waris tanah adat Marga/Keret Suu, membantah jika orang tua kami telah menandatangani maupun melepaskan tanah adat itu kepada siapapun termasuk pemerintah," tuturnya. 

Ia merasa dirugikan  adanya pernyataan dari Pemerintah Kabupaten. "Kami akan menuntut ganti rugi sebesar 35 triliun kepada pihak pemerintah,” tegas Sulaeman SUU didampingi Markus  Souissa, SH selaku kuasa hukumnya, di Jakarta.

Sulaiman SUU, meminta kepada Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk dapat memperhatikan kasus tersebut.

“Kami yakin, Bapak  Presiden Jokowi adalah orang yang sangat dekat dengan rakyat, selalu mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kami berharap  Bapak Presiden untuk memperhatikan kami sebagai rakyat jelata, atas kasus tanah adat yang kini sedang kami perjuangkan sebagai hak kami,”pinta Sulaiman SUU.

Sementara itu,  Markus Souissa, SH, kepada wartawan menjelaskan terkait kasus yang sedang disidangkan bahwa saat ini telah masuk pada tingkat replik, proses jawab menjawab sebagai bagaian untuk membantah jawaban mereka dalam hal ini pihak pemerintah.
 
“Terkait dengan adanya salah satu Marga SUU yang telah menyerahkan tanah adat kepada pemerintah itu tidak benar. Jadi marga SUU tidak pernah memberikan tanah adat dalam bentuk apapun kepada pemerintah, terutama dalam kaitan transmigrasi pada tahun 1978 lalu. Terkecuali ada beberapa marga yang lain, sedangkan terkait dalam beberapa marga yang lain, itupun juga akan menjadi satu paket akan kami ajukan gugatan kepada pemerintah daerah,”papar Markus Souissa.

Terkait adanya kwitansi pembayaran tanah adat marga SUU, Markus membantah. "Sekali lagi kami katakan  tidak ada dari Marga SUU, bahwa orangtua dari klein kami, tidak pernah menjual atau menandatangani surat kepada siapapun. Itu kan hanya dalil mereka dalam hal ini pemerintah," tuturnya.

Dia juga membantah adanya kuitansi nomor sekian. Jika ada kwitansi, maka harus pula disertai bukti  penyerahan dan siapa yang menerima. "Pertanyaan kami, tanah yang mana ?, Jadi bagi kami silahkan saja itukan dalil mereka. Kami akan buktikan semuanya baik surat-surat maupun saksi-saksi  lainnya. Artinya tanah adat tersebut, tidak pernah di jual kepada siapapun dan itu akan kami perjuangkan sampai kapanpun,”papar Markus.



Alasannya, lanjut, Markus, pihaknya datang jauh-jauh dari Papua ke Komisi Yudisial di Jakarta, karena perkara ini harus berjalan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

“Sehingga kami harus ajukkan kasus ini kepada Komisi Yudisial untuk mohon perlindungan artinya hakim yang menangani kasus perdata ini harus memutuskan secara jujur. Jika memang ini hak dari Marga SUU harus segera dibayar dan tidak ada alasan tidak di bayar,” tegasnya.

Sedangkan Abner Sawat Samanas dari Marga Sawat ikut juga menjabarkan mengenai kasus tanah adat dimana Marga Keret Sawat Samanas juga telah melepaskan tanah adatnya kepada  Pemerintah Kabupaten Sorong,
 
“Orangtua kami tidak pernah sekalipun melepaskan tanah adat kepada siapapun termasuk Pemerintah Kabupaten Sorong. Karena sejak tahun 2015 kami telah melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan perkara ini,” ujar Abner Sawat yang didampingi Markus Souissa, SH selaku kuasa hukumnya.
 
Lebih lanjut, Abner mengatakan, jadi apa yang dikatakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong tentang ada Marga Keret Sawat Samanas telah melepaskan tanah adatnya, itu tidak benar dan mereka telah melakukan pembohongan publik.
 
“Kehadiran kami datang jauh-jauh dari papua ke Jakarta, agar Komisi Yudisial dapat mengawal jalannya sidang perkara ini, kasus ini dapat terang benderang. Diharapkan juga para Hakim yang memimpin sidang ini mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan benar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun”pintanya.

Gaugatan Perkara Perdatata Abner Sawat Samanas telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong bernomor  42/PDT.G/ 2018/PN.SON,  tanggal 13 April 2018. Atas Sengketa sebidang Tanah Adat [Hak Ulayat] Marga Sawat Samanas seluas 8.000 Hektar yang terletak di 4 SP [SP Klasari, SP Klasop, SP Klabdalin, dan SP Wanasobo] Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. [yn]