Pecangan, Skandal

Ratusan petinggi dan perangkat desa di Jepara hadir dalam kegiatan jagong ndeso yang diinisiasi Persatuan Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara pagi kemarin. Dalam kegiatan itu, dihadirkan Sudir Santoso Ketua DPN Persatuan Masyarakat Desa (Parade Nusantara) untuk memberi arahan dan motivasi bagi para petinggi dan perangkat desa.

Perwakilan PPD Kabupaten Jepara, Legini mengatakan, sebelumnya PPD kurang kompak. Karena itu kegiatan jagong ndeso kemarin menjadi awal kebangkitan PPD di Jepara untuk bersatu padu membangun desa. ”Melalui forum ini kita bias berdiskusi bersama terkait berbagai hal di desa,” katanya kepada wartawan Skandal.

Dia juga menekankan semua pihak untuk guyub demi kemajuan desa. Mulai petinggi, carik dan perangkat desa.“Petinggi jadi pamong, harus bisa mengkondisikan desanya. Semua harus dikomunikasikan,” Ini bisa menjadi tonggak sejarah untuk kerukunan semua perangkat petinggi, carik dan perangkat," ungkapnya.

Pihaknya juga menekankan, jabatan petinggi memiliki batas waktu. Karena itulah semua harus menuntaskan progam yang sebelumnya sudah dicanangkan. “Di sisi lain petinggi harus lebih peduli pada lingkungan. Petinggi harus melakukan yang terbaik jika ada masalah di lingkungannya,” tuturnya.

Sementara itu Sudir Santosa yang juga merupakan pelopor lahirnya UU Desa mengatakan, kepala desa dituntut warganya untuk jadi pemimpin yang serbatahu dan serbabisa. Di sisi lain tidak ada sekolah khusus tentang kepala desa. “Karena itu melalui PPD ini para kepala desa bisa saling belajar dan meningkatkan kualitas diri,” ungkapnya.

Sudir melanjutkan, pihaknya sudah akrab dengan para petinggi di Jepara sejak 19 tahun lalu. Karena itulah dia paham betul kondisi para petinggi di Jepara. “Kami dorong para petinggi di Jepara maju bersama-sama membangun desa,” ungkapnya.

Terkait banyaknya anggaran yang turun ke desa, dia juga mewanti-wanti agar petinggi mengelola dana desa dengan baik. “Karena kami menyadari SDM di desa masih terbatas,” urainya.

Sudir juga banyak menyampaikan kondisi pengelolaan dana desa di Indonesia. “Ayo duduk dan berkomitmen bersama, jangan sampai ada kepala desa yang terkena perkara supaya UU desa tidak diamandemen. Karena kalau diamandemen nasib desa akan kembal iseperti sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sudir juga menambahkan, PPD didorong membuat kantor hukum sendiri di Jepara. ”Di sana akan ada pendampingan dan jika warganya terkena masalah bisa diarahkan ke kantor tersebut,” imbuhnya. (Nas)