Skandal Pati -

Hasil unjuk rasa pekerja n pengusaha hiburan karaoke di Pati beberapa waktu lalu memunculkan dua point. Salah satu di antaranya  merevisi Perda Karaoke Nomer 08 tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

Namun apakah DPRD sudah mewacanakan revisi tersebut, Ketua komisi A DPRD Pati ,Adji Sudarmaji mengaku belum ada wacana merevisi Perda tersebut, terlebih pada komisi A . 

"Kami belum pernah ada wacana , terutama di Komisi A untuk revisi Perda itu," ungkap Adji.

Seperti diketahui, revisi Perda ini  ada dua jalur. Pertama dari inisiatif pemerintah daerah dalam hal ini a Bupati. "Dan kedua inisiatif DPRD," terangnya usai menyambut audensi ormas ( organisasi masyarakat ) islam di ruang paripurna DPRD Pati . 

Dia menegaskan untuk merevisi sebuah Perda bukan hal yang mudah, ada hal yang dipersiapkan mencakup inisiatur hingga draf revisi Perda yang harus di paripurnakan . Belum lagi 50 persen persetujuan  anggota dewan yang memakan waktu cukup lama. 

"Tahapan DPRD ini juga tidak segampang itu , harus dilalui siapa inisiaturnya , kemudian draf revisi harus diparipurnakan dan semua 50 anggota dewan menyetujui itu." tambah Adji Sudarmaji 

Pihaknya menyebutkan Perda memungkinkan untuk direvisi apabila bertentangan terhadap Perda yang lebih dulu . 

Menurut Ketua komisi A , Perda nomer 08 tahun 2013 tentang pariwisata itu tidak bertentangan dengan Perda manapun. Selain itu juga lolos uji Mahkamah Konstitusi ( MK ) . 

"Jika ada hal yang tidak sesuai dengan perundangan yang ada di atasnya, maka itu perlu direvisi.  Perda kita pernah di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi ( MK ) dan nampaknya tidak ada masalah dan bisa dilaksanakan . ( did )