,
20 Juni 2019 | dibaca: 571 Kali
Bupati KKT Bantah  Tudingan Punya Saham
noeh21
Bupati KKT
Saumlaki Skandal

Bupati KKT(Kab Kep Tanimbar)Petrus Fatlalon SH, MH membantah atas tudingan dari beberapa politisi dan juga beberapa pengusaha  yang  nenyebutkan dirinya memiliki beberapa saham dalam menejemen di PT KJB. 

Bupati Fatlalon mempersilahkan semua pihak menelusuri soal  siapa orang pertama yang telah memberikan rekomendasi HPH di Yamdena.?

"Kalau kita bicarakan tentang HPH hari ini,maka semestinya kita harus kaji dulu. Dan tidak secara perorangan,tapi kalau bisa secara menyeluruh," tuturnya.

Sampai saat ini, lanjut Bupati, HPH masih beroperasi. Cuma adakah sampai detik ini, dia memberikan izin? Dia menilai isu ini sengaja ditiupkan satu toko tertentu,agar pemerintahannya dapat di benci oleh masyarakat.

Menurut dia,  opini yang di bangun ini tujuannya agar Bupati mendorong  John Keliduan, Direktur PT KJB keluar dari manejemen perusahan agar  bisa memiliki  saham di dalam perusahan yang sementara mengkantongi izin kelola hutan besar di pulau Yamdena.

Fatlalon mengaku heran dan bertanya tanya, siapakah dalang di balik semua keberadaan HPH di kepulauan Tanimbar? 

Selain itu juga pulau yang kecil sudah ada HPH akhir 2017 dan sudah tutup.  "Walau cuma 2 bulan saja,namun karena arahan Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup telah memerintahkan untuk di buka," tuturnya.

Mantan pimpinan DPRD kota Sorong juga sangat mengakui atas pemberhentian oprasional HPH  Yamdena, perintah dari pusat lewat kementrian LHK.

"Selaku Bupati alias 01 dan putra daerah Tanimbar sudah mengambil langka untuk hentikan operasional perusahan dan pemegang izin HPH di pulau Yamdena," paparnya.

Itu, dinilainya sebagai bukti kuat dirinya  ikut serta dengan masyarakat adat untuk mendorong   pelestarian Alam hutan Yamdena.

Dia juga mengklaim dirinya menutup kran HPH, namun  sekarang malah di tuduh dapat menajemen baru seribu persen. "Aneh, fitnah ini paling luar biasa," tandasnya.

Dia mengimbau ke seluruh warga masyarakat KKT di mana saja, semua isu bohong alias fitnah
sangat menyudutkan dirinya.

Karena itu, selaku Bupati KKT mengintrusikan kepada Kabag Hukum Pemkab KKT, Kadis Kominfo agar menelusuri siapa oknum yang terlibat. 
"Isu provokator yang sengaja mau merusak citra Bupati. Bila ditemukan, maka harus di pidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku," ungkapnya.
 
Bupati juga meminta kepada seluruh rekan rekan media di KKT agar bisa dapat melacak isu itu. "Bila ada saudara saya, baik kakak, anak, adik, istri saya dan lainnya terlibat, maka saya mundur dari jabatan Bupati,atau ada yang sengaja mengatasnamakan saya, maka mari kita sama sama polisikan yang bersangkutan," tuturnya.

Dia juga menyerahkan ke teman teman lembaga pemerhati di KKT guna dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KKT.

"Kalau bisa himpun data sebanyaknya guna dapat kita menolak Asistensi HPH di KKT," tuturnya mengakhiri. (MI)
Berita Terkait
Berita Lainnya