,
26 Agustus 2019 | dibaca: 360 Kali
OJK Pemprov Sultra Dorong Percepatan Pendirian Jamkrida
noeh21

Sultra- Skandal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah mendorong pembentukan perseroan terbatas penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sultra untuk
mendukung percepatan penjamin pembiayaan, khususnya bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Usaha kepada para pelaku usaha di kabupaten kota  se-Sultra.

Dalam rapat koordinasi dan audensi pendirian PT. Jamkrida Sultra, bersama Deputi Komisioner pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) Provinsi Sultra dan Kementrian Koperasi dan UMKM, berharap pendirian PT Jamkrida Sultra dapat segera dibentuk demi mendorong pemerataan pembangunan  ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. 

Gubernur Sultra H.Ali Mazi SH , berharap selain pembetukan percepatan PT.JAMKRIDA Sultra, agenda ini juga sebagai bentuk kegiatan tim percepatan 
akses keuangan daerah yang bertujuan untuk mempercepat arah kebijakan keuangan, serta untuk mensinergikan kegiatan lembaga perbankan dan nonbank dalam rangka  mempercepat akses keuangan bagi masyarakat pelaku ekonomi.

" Kegiatan ini juga merupakan upaya percepatan kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khusunya bagi pelaku usaha koperasi dan  UMKM, termasuk di dalamnya mendorong partisipasi aktif generasi milenial dalam melahirkan ekonomi produktif disultra," kata Ali Mazi dalam sambutannya di Gedung Rapat  Bahteramas Kantor Gubernur Sultra Kamis, (22/08).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra tahun 2018 dan hasil kajian Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Sultra saat ini tengah mencapai 6,4 persen, atau  berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dengan capaian 5,2 persen. Mayoritas pertumbuhan ekonominya ditunjang oleh perkembangan jumlah koperasi aktif dan UMKM.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sultra tahun 2018 jumlah Koperasi dan UMKM, saat ini mencapai sebanyak 3.267 unit koperasi dan 126.332 unit UMKM. Dari rincian keseluruhan usaha sebanyak 94.282 unit usaha mikro dan 27.741 unit usaha kecil, serta 4.309 unit usaha menengah. Perkembangan unit usaha ini telah mencapai  perkembangan yang cukup signifikan, dan dapat menjadi gambaran positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dalam  pengentasan kemiskinan melalui penyerapan tenaga  kerja nantinya.

Namun melihat perkembangan yang tercapai saat ini, Pemerintah Sultra masih menemukan kendala-kendala terkait anggaran dana pengembangan untuk usaha  atau industri yang telah ada saat ini

"Dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Sultra masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat, di antaranya adalah keterbatasan informasi 
pembiayaan ataupun kredit dari lembaga keuangan untuk meningkatkan modal pelaku usaha atau industri usaha mikro kecil dan menengah.

Selain itu, tidak adanya agunan dari pelaku UMKM yang memadai sebagai persyaratan kredit perbankanm, olehnya itu keberadaan lembaga penjamin menjadi sangat relevan dan  strategis dalam memberikan jaminan bagi kooperasi dan UMKM untuk memperoleh akses keuangan",pungkas Ali Mazi pula.

Sesuai aturan pembentukan PT Jamkrida, pemerintah setempat harus memilik rancangan Peraturan Daerah (Perda) guna menunjang pencapaian ekonomi 
kreatif yang mumpuni. Meski saat ini Pempov Sultra telah memilik Perda, namun perusahaan PT Jamkrida Sultra belum terbentuk hingga saat ini.

"Pemerintah Sultra telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2018, tentang pembentukan perseroan terbatas penjaminan kredit daerah (Jamkrida) Sultra, namun sampai saat ini  belum terbentuk Jamkrida yang dimaksud.

"Kami masih membutuhkan dukungan dari para stakeholder, khususnya pemerintah kab/kota se-Sultra dan juga dari DPRD, 
untuk penyertaan modal dengan jumlah penyertaan yang dimaksud sebagai modal dasar pembentukan PT Jamkrida Sultra sebesar Rp 100 miliar," urai Ali m
Mazi pula.

Sementara itu, untuk memenuhi pencapaian ini,sebagai lembaga inisiasi rapat koordinasi percepatan PT Jamkrida Sultra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra M.Fredly  Nasution mengungkapkan dengan terbentuknya PT Jamkrida nantinya dapat mendorong akses UMKM kelembaga keuangan melalui jaminan perusaahaan tersebut.

"Diharapkan dapat mendorong akses UMKM ke lembaga keuangan karena adanya penjaminan oleh jamkrida," ungkapnya.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri oleh, kepala OJK Sultra M.Fredly Nasution, Kepala dinas Koperasi dan UMKM Sultra Hery Alamsyah SE.MSi, dan perwakilan 
Kemendagri, serta Kementerrian Koperasi dan UMKM, dan Kepala Jamkrida Jawa Barat. Rapat audensi ini utamanya,membahas tentang rencana pencapaian dan tantangan 
serta peluang pengembangan yang nantinya akan menjadi acuan percepatan pendirian PT. JAMKRIDA Sultra. (Rina)
Berita Terkait
Berita Lainnya