Tutup Menu

Edan, Hutang Indonesia Mencapai Rp 6.000 triliun

Senin, 17 Januari 2022 | Dilihat: 87 Kali
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ilustrasi uang (foto istimewa)
    
Pelapor : Fauzi Rahim
Editor    : H. Sinano Esha

Jakarta-Tabloidskandal.com ll Menteri Keuangan Sri Mulyani berkeyakinan kalau hutang pemerintah yang mencapai Rp6.713,24 triliun  hingga akhir November 2021 bisa dibayar dan dilunasi. Dan hutang ini dengan rasio sebesar 39,84% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, hUtang tersebut terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp5.889,73 triliun dan pinjaman Rp823,51 triliun. Pemerintah bisa membayar asalkan realisasi belanja negara juga harus dikelola dengan baik dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kalau kita belanjanya bagus, menjadi infrastruktur yang bagus, jadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas, membuat ekonomi Indonesia tumbuh bagus. Ya pasti, bisa bayar hutang, termasuk SBSN ini pasti bisa dibayar. Insya Allah dengan aman," katanya dalam video virtual, seperti dikutip Okezone, Minggu 16/1/2022).

Menteri Keuangan  berseloroh mengatakan, bahwa orang terkaya di Indonesia adalah Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan kekayaan mencapai Rp11.098,67 triliun. Pasalnya, pejabat satu itu dia berurusan dengan aset-aset negara yang nilainya sebesar Rp11.098,67 triliun sepanjang tahun 2020.

Kata Sri Mulyani, dibandingkan dengan nominal aset 2019 bernilai Rp10.467,53 triliun, tahun berikutnya kekayaan tersebut meningkat sebanyak 6,02%. Nilai aset ini dihitung dari sisi neraca sumber penerimaan negara.

"Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari Rp4.000 triliun, ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan," papar Rionald.

Seperti diketahui, hutang Pemerintah Indonesia digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu.

Untuk pembiayaan umum, hutang digunakan antara lain untuk belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara


 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com