,
07 September 2019 | dibaca: 469 Kali
Belanja Pakaian Pemkab Mura Capai Rp 1 Miliar
noeh21

Mura, Skandal

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk Dua jenis kegiatan belanja pakaian lebih dari Rp 1 miliar. Kedua kegiatan tersebut berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Jumat (6/9).

Dari data dokumen, untuk pengadaan barang dan jasa senilai lebih dari Rp.470 juta. Sedang belanja pegawai lebih dari Rp.3,8 juta. 

Untuk rincian belanja barang dan jasa pakiain hari hari tertentu lebih dari Rp.470 juta di antaranya nya; belanja pakaian adat daerah untuk 71 kepala OPD dengan harga Rp.2,5 juta/stel.

Belanja Pakaian adat Kepala Daerah dan Muspida 10 stell seharga Rp.5,5 juta/stell (Rp.232,5 juta).

Sementara untuk belanja pakaian batik tradisional masing masing 81 stell batik tradisional pria dan wanita dengan harga Rp.1,5 juta/stel (Rp.243 Juta)

Selanjutnya terdapat kegiatan Peningkatan Disiplin Apratur yang menguras anggaran lebih dari Rp.600 juta dengan dirincian; belanja pakaian dinas dan perlengkapannya lebih dari Rp.137 Juta. Pengadaan dua stel pakaian harian sipil Bupati Rp.16.5 Juta/stel, Dua Stel pakaian harian sipil Wakil Bupati Rp.14.5 Juta/stel.

Sementara belanja pakaian ajudan Bupati sebanyak Enam stel mencapai Rp.1.2 Juta lebih/stel dan Enam stel pakaian ajudan wakil bupati Rp.1 juta lebih/stel. 

Belanja 14 stel pakaian sopir Bupati dan Wakil Bupati Rp.850 Ribu/stel. Selain itu Juga terdapat belanja pakaian sipil lengkap bupati sebanyak Dua stel Rp.6 Juta/stel dan Dua stel pakaian sipil lengkap Wabup seharga Rp.5,5 juta/stel. Pakaian PDH bupati Dua stel Rp.12 juta dan PDH Wabup Dua stel Rp.10 Juta.

Kalkulasi penganggaran untuk semua belanja pakaian tersebut menguras anggaran lebih dari Rp.1 Miliar. Terkait belanja pakaian tersebut, aktivis pemantau dan pengamat anggaran APBD MLM, Febri RB mengkritisi harga pembelian pakain yang dinilainya sangat mahal.

”Melihat kondisi sosial masyarakat Musi Rawas akhir akhir ini, tidak lah elok kalau pejabat bermewah mewah dengan pakaian yang mahal yang semuanya dibebankan melalui APBD, yang nota bene adalah uang rakyat”, kritis Febri.

Pemimpin itu tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan bermewah mewah dengan pakaian yang mahal. “Gaji mereka sudah lumayan besar jangan semua pasilitas selalu dibebankan kepada rakyat melalui APBD, tutup Febri. (ed) .
Berita Terkait
Berita Lainnya