,
20 November 2017 | dibaca: 123 Kali
Prabowo Soeniman Semprot Isnawa
noeh21
Jakarta, Tabloid Skandal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Adji, kena semprot  Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soeniman.

Semprotan itu dilayangkan, lantaran kebijakan  Isnawa Adji  sebagai Konsultasi Publik Kajan Lingkungan Hidup Strategis (KLJS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2022 dinilai tak selaras dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan.

“Saya minta Anies menertibkan anak buahnya yang bekerja tak sesuai dengan visi misinya. Apalagi soal reklamasi sudah jelas sikap Anies, menolak reklamasi,” papar Prabowo.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini juga mengingatkan setiap  Satuan Kepala Pemerintahan Daerah (SKPD)  harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan pimpinan.

"Kalau mau dukung reklamasi, di zaman Ahok saja," ketusnya. Eks Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diketahui cukup vokal mendukung pembangunan pulau palsu di Teluk Jakarta dengan berbagai rasionalisasinya.

Menurut Prabowo, konsultasi publik merupakan salah satu proses urgen dalam penyusunan kebijakan. Posisinya seperti musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang). "Sekarang enggak ada lagi dasar kebijakan dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Memangnya era otoriter, apa?" ketusnya.

"Kalau belum ngerti Gubernur maunya apa, baca dulu visi-misi yang dilaporkan ke KPUD pas pilkada kemarin. Baca lagi pidatonya pas sertijab, atau pas paripurna kemarin. Jangan malas baca jadi Kadis, lebih-lebih bekerja sesuka hatinya," tutur mantan Direktur Utama PD Pasar Jaya itu
 
Makanya, Prabowo meminta Gubernur Anies segera mengevaluasi Isnawi. Apalagi sikapnya bertentangan dengan apa yang dicanangkan Anies.. "Keputusan evaluasi ini juga jadi 'alarm' bagi yang lain, agar senantiasa patuh terhadap kebijakan kepala daerah. Ini bukan perkara sepele," pintanya.

Prabowo menyentil Isnawa, agar tak gegabah dalam membuat suatu acara, khususnya konsultasi publik. Seharusnya bersikap adil dan hati-hati dalam menghadirkan pihak-pihak terkait.
 
"Sebaiknya mengundang para ahli yang juga berada di pihak para masyarakat terdampak. Sehingga, hasil kajian dapat lebih transparan dan komprehensif serta dapat diterima publik," tuturnya.. (Oji)
 
   
 
 
Berita Terkait
Berita Lainnya