,
19 Februari 2018 | dibaca: 187 Kali
Upaya Hukum PK Ahok Tidak Logis di Duga Akal Akalan
noeh21
DR Eggi Sudjana ,SH MS,i
Skandal- Jakarta
Terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Upaya ini diambil karena Ahok selaku pemohon menganggap ada kekhilafan hakim.
 
"Dia mengajukan PK (karena) menganggap ada kekhilafan hakim, itu Pasal 263 KUHAP. Ada kekeliruan yang nyata," kata pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Jootje Sampaleng.
 
Terkait upaya pengajuan PK oleh pengacara Ahok yang kabarnya sidang akan di gelar tanggal 26 februari mendatang  menurut DR Eggi Sudjana ,SH MS,i di nilai aturannya tidak logis dan hanya akal-akalan.
 
“Upaya PK itu harus melalui prosedur, setelah vonis  oleh Pengadilan Negeri dan juga harus melalui upaya banding terlebih dahulu di pengadilan tinggi. Jika upaya banding di  tolak kemudian  melangkah ke upaya hukum PK  kasasi di  Mahkamah Agung .” Jelas Eggi di kantornya, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2)
 
Menurutnya, Ahok hanya ingin cepat bebas dari hukum. PK sendiri, kata Eggi, dapat diajukan apabila terdapat kesalahan dalam putusan kasasi dari Mahkamah Agung atau kekhilafan Hakim saat memutuskan suatu perkara.
 
Eggi menambahkan, berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981 Peninjauan Kembali (PK) merupakan Upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri.
 
Senada dengan Eggi, Elida Netty mengatakan secara fakta hukum  Ahok menerima putusan pengadilan negeri Jakarta Utara dengan putusan 2 tahun penjara dan pada saat itu tidak melakukan upaya banding maupun kasasi.
 
Elida Netty menerangkan, secara formil urutan peradilan di Indonesia yang diatur KUHAP  haruslah sistimatik, jika tidak menerima putusan pengadilan Negeri seharusnya di lakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi, jika tidak menerima upaya banding maka lakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung.
 
“Terahir dalam hal upaya hukum PK Ahok ini  logika hukumnya  Mahkamah Agung seharusnya menolak permohonan PK Ahok bukan sebaliknya menerima. Jelas  yang demikian ini akal akalan dan harus di pertanyakan pemahaman Hakim Agung yang menangani kasus ini.” Pungkas Elida. (An)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya