,
15 Januari 2018 | dibaca: 78 Kali
Proyek Pekerjaan Lift
Rekanan Melanggar, Bappenas "Cuek Bebek"
noeh21
Pekerjaaan lift yang molor
Jakarta, Skandal

Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lift di Gedung Bappenas menjadi bahan pergunjingan. Pasalnya, Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan di negeri ini, dinilai mentolerir pelanggaran. Lho buktinya, sekalipun anggaran sudah dibayarkan 100 persen kepada pelaksana proyek,  tapi pekerjaan belum rampung hingga selesainya anggaran 2016 lalu.

Bahkan, kendati melanggar, pihak Bappenas tetap "cuek bebek". Bappenas,  menurut sumber Skandal,  masih memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan itu di anggaran beriktnya, 2017. September di tahun itu, rekanan dapat merampungkan pekerjaan pemasangan lift.

"Wah, itu pelanggaran," tuding. pakar Pengadaan Barang/Jasa dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Khalid Mustafa. Menurut dia, pembayaran seharusnya dibayar sesuai progres pekerjaan, dan dilanjutkan tahun berikutnya dengan anggaran berikutnya pula.  "Jaminan pekerjaan itu hanya untuk mengcover hingga 31 Desember bukan melewati tahun anggaran,” terang pakar PBJ P3I,
 
Berdasarkan Pasal 11 Perpres 54/2010 dan perubahannya, lanjut Khalid,  salah satu tugas PPK adalah mengendalian pelaksanaan kontrak, dalam setiap kontrak konstruksi selalu ada klasul yang disebut klausul “kontrak kritis”.
 
“Hal ini akan menghindari terjadinya keterlambatan dengan deviasi maksimal 10% untuk pekerjaan 0-70% dan maksimal 5% untuk pekerjaan 70-100%. Dengan terjadinya keterlambatan sampai 50% maka dapat diduga pengendalian kontrak tidak maksimal dilakukan oleh PPK,” terang Khalid Mustafa.
 
Berdasarkan Pasal 93 Angka 1 Perpres 54/2010 dan Perubahannya, PPK “dapat” memutuskan kontrak, hal ini berarti bahwa memang kewenangan untuk melanjutkan dan memutuskan kontrak ada pada pandangan PPK sepenuhnya.
 
Salah satu kriteria pemutusan kontrak tersebut adalah “berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”, bahwa pemberian kesempatan ini murni berdasarkan penelitian PPK sehingga harus ada bukti bahwa PPK telah melakukan penelitian berdasarkan rekam jejak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dan diyakini pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari.


Tanda menunjukkan pekerjaan lift sedang dilakukan
 
Berdasarkan Pasal 93 Angka 1a Perpres 54/2010 dan perubahannya, pemberian kesempatan tersebut dapat melampaui Tahun Anggaran. Hal ini diperjelas dalam penjelasan pasal tersebut bahwa dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran maka dilakukan Adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 
“Artinya, apabila pekerjaan tersebut melewati tahun anggaran maka tetap harus dilakukan adendum kontrak, khususnya terhadap sumber pendanaan karena pekerjaan yang lewat tahun harus dibayar menggunakan anggaran tahun berikutnya,” kata Khalid Mustafa, (14/1/18).
 
Sesuai hasil penelusuran,  pengadaan dan pemasangan lift Bappenas dilakukan dengan system  penunjukan langsung sebagaimana surat undangan Ketua Pokja ULP Kementerian PPN/Bappenas, Reghi Rendana kepada calon penyedia, PT BLS tertanggal 11 Agustus 2016 beralamat di Jalan Radin Inten II No. 84 Jakarta Timur, sementara itu jejak tahap lelang di LPSE LKPP juga masih ada.
 
Alamat PT BLS dalam undangan Pokja ULP tersebut sama persis dengan alamat PT DCM namun kode pos berbeda (BLS DCM, sumber:website steelindonesia). Sedang website Ditjen AHU Kemenkumham, mencantumkan alamat BLS di Jalan Layur Selatan. .
 
Sementara itu, aktivis anti korupsi Bowo Diharjo menilai tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan dan pemasangan lift Gedung Bappenas itu sarat dugaan pelanggaran. Mereka lupa bahwa setiap tindakan korupsi pasti diawali pelanggaran administrasi dan terus diikuti maladministrasi.
 
“Jangan karena berpandangan jika pelanggaran administrasi tidak dapat dipidana maka berani melanggar, seharusnya Bappenas memberikan contoh yang baik mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, bukan sebaliknya. kami jadi ingin buktikan apakah pelanggaran administrasi pada proses itu tidak ada kerugian negara?, apakah spesifikasi lift terpasangan itu sebanding dengan gelontoran uang APBN yang dihabiskan tapi kerugian negara yang nyata adalah bahwa hasil pengadaan sesuai peruntukannya tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu?” kata Bowo, (14/1/18).
 
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Karo Humas Bappenas belum menanggapi hingga berita ini ditulis,
 
 
 
 
Berita Terkait
Berita Lainnya