,
21 Januari 2018 | dibaca: 536 Kali
Aktivis Antikorupsi Jambi Gruduk Ke Jakarta
KPK Diminta Tangkap Zumi Zola
noeh21
Jakarta, Skandal

Aktivis penggiat antikorupsi Jambi yang berasal dari pelbagai elemen datang ke Jakarta untuk menggruduk KPK agar lembaga antirasuah itu secepatnya menangkap. Gubernur Zumi Zola dalam kasus “uang ketuk” kepada DPRD Jambi.

“Kami meminta agar Zumi Zola ditangkap segera,” jelas Bambang Ardiansyah, juru bicara yang mewakili pelbagai elemen masyarakat, saat berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Minggu sore (21/1). Mereka diterima oleh Ketua Umum IPJI, Taufiq Rachman SH, S.sos dan Erwin K. Wibisono, Wakil Sekretaris Jenderal IPJI dan Sekjen Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Nasir Umar.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengkonsolidasi, sekaligus meminta dukungan kepada IPJI. “Kebetulan, salah satu rombongan Ketua IPJI Jambi, sdr Marzuki,” jelas Bambang, seraya menyebut rombongan menginap di beberapa hotel.  Dari IPJI, rombangan akan menggruduk ke KPK.

Menurut Bambang, penetapan Zumi Zola dinilai tidak fair dan diskriminatif. Alasannya, sebagai gubernur tak mungkin pemberian “uang ketuk” yang dilakukan  oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PLT Provinsi Jambi, Erwan Malik tanpa perintah Zummi Zola.

“Apa iya, seorang Sekda, apalagi PLT, punya inisiator,” jelas Bambang yang juga Sekretaris Jenderal Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) kepada wartawan.

Bambang menggelengkan kepala. Ia tak yakin Sekda PLT berani “mendistibusikan” uang untuk memuluskan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018.

Marzuki, Ketua IPJI Jambi, juga mengiyakan. Apalagi  Erwan dikenal religius, sederhana dan jarang “memegang” uang. “Kok, dia berani “mendistribusikan”  untuk “ketuk palu,” jelasnya, seraya menyebut semua masyarakat Jambi mempertanyakan perubahan mendadak Sekda PLT tersebut.



Para aktivis berpose bersama di DPP IPJI

Lagi-lagi, baik Marzuki dan Bambang, menyakini “pendistribusian uang ketuk” itu atas perintah dari Gubernur Zumi Zola. “Karena itu, kami meminta KPK tidak tebang pilih,” ujar keduanya bersemangat. Mereka menyebut, kalangan aktivis penggiat antikorupsi Jambi akan terus mengawal kasus “uang ketuk” tersebut.

Marzuki dan Bambang juga meminta agar IPJI mau memberikan support dan dukungan mengawal kasus “uang ketuk” tersebut. 

“IPJI sebagai insan-insan pers memiliki fungsi melekat sebagai lembaga kontrol,” jelasnya, seraya menyebut “pengemplangan” anggaran di Jambi begitu marak. Salah satunya di Kementerian Perhubungan sektor Perhubungan Laut.


Bambang Ardiansyah saat bertemu Kasatgas Dit Dumasa KPK, Amir Arief

“Suatu saat kami akan ungkap habis-habisan,” jelas Bambang.

Taufiq Rachman, Ketua Umum IPJI, memberikan apresiasi terhadap para aktivis penggiat antikorupsi Jambi yang ngotot mengawal kasus “uang ketuk” dan penggerotan anggaran di Provinsi Jambi.

“Sebagai organisasi pers, IPJI siap memberikan dukungan dan fasilisator kepada para aktivis menyuarakan aspirasinya ke lembaga penegak hukum,” jelas Taufiq, yang juga Dewan Pengawas Ikatan Media Online (IMO)Indonesia. Ia mengutip pernyataan Wakil Ketua BPK  Prof. Bahrullah Akbar dalam sambutannya saat Deklarasi IMO-Indonesia.

“Pers juga harus berperan mengawasi pelaksanaan anggaran pada seluruh instansi pemerintah sesuai kapasitasnya sebagai lembaga kontrol,” jelas Taufiq, mengutip penjelasan Bahrullah Akbar sebagai Keynote Speaker di deklarasi IMO – Indonesia tersebut. (Erkawi)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya