,
28 November 2017 | dibaca: 296 Kali
Bila Setya Novanto Bebas
Bukti KPK Grasak Grusuk Menabrak Aturan
noeh21
Siapa pesakitan nomer satu saat ini? Telunjuk bakal mengarah ke Setya Novanto. Maklumlah, Ketua DPR ini, dituding selalu berusaha menghindar dari jeratan hukum. Entah itu mangkir setiap dipanggil, mengajukan pra peradilan, hingga “cerita” mobil Fortuner yang ditumpanginya menabrak tiang listrik.

Cedera memar di pelipis kiri dan siku, menjadikannya terbaring di rumah sakit. Tapi, setelah rekomendasi IDI yang menyebutkan Setnov – begitu panggilan akrabnya – tidak ada penyakit serius hingga harusi dirawat, barulah KPK menggelandangnya masuk sel. Sejak itu, Setnov buat pertama kalinya, mencicipi kemerdekaannya dirampas.

Meski sebagai pesakitan nomer satu negeri ini, tapi bukan berarti peluangnya melenggang menghirup udara bebas tertutup, tergembok layaknya jeruji besi. Kansnya “menusuk” sekaligus “mencundangi” lembaga antirasuah itu, tetap saja terbuka. Bahkan, seperti disinyalkan oleh pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, bisa menang kembali di pra peradilan, yang rencananya digelar Kamis, 30/10 mendatang.

Izin Presiden

Alasannya?  Margarito menyebut beberapa hal. Di antaranya, soal mengantongi izin Presiden  dalam memeriksa anggota DPR,  sesuai UUNomer 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD30). “Jadi, harus seperti itu. Suka tidak suka, ya begitu,” ungkap Margarito.

Soal, izin dari presiden, itu juga yang diteriakan oleh pengacara Setnov, Fredrich Yunadi. Tapi, itu dicueki oleh KPK. Malah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M. Syarif, menampik izin dari presiden memeriksa Ketua DPR.

“Tidak harusi izin presiden. Baca saja aturannya. Kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan izin dari presiden,” urainya, seraya menyebut pasal 254 ayat 3 yang menyatakan ketentuan ayat 1 (izin presiden) tidak berlak bila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Selain izin presiden – ini yang mengejutkan – Margarito membeber pihak KPK tidak tepat menetapkan Setnov sebagai tersangka. Alasannya, Setnov belum pernah diperiksa sebagai tersangka.

Margarito menyebut putusan MK Nomer 21 tahun 2014 menetapkn seseorang menjadi tersangka, harus diperiksa terlebih dahulu. Kemudian untuk diperiksa sebagai calon tersangka, KPK harus izin presiden untuk memeriksa.



Margarito Kamis

Jadi, bisa saja lolos? “Iya. Kemungkian akan  lolos (pra peradilan),” jelas Margarito kemarin di Gedung KPK, usai  menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli meringankan buat Setnov, seperti diajukan oleh pengacara Yunadi.

Hakim Cepi
Sinyalemen pakar hukum Tata Negara  asal Ternate, Maluku Utara ini, tak jauh beda  dengan putusan hakim Cepi  Iskandar, hakim tunggal dalam Praperadilan pertama lalu. Ia membebaskan segala tuduhan karena Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Setnov dinilainya tidak sah dengan beberapa alasan.
Antara lain, KPK tidak menunjukkan proses penyelidikan sebelum menetapkannya jadi tersangka. Selain itu, bukti yang diajukan bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan sendirri untuk perkara Setnov, tetapi dalam perkara lain.




Romli Atmasasmita

Menurut Cepi, hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka sepertidiatur UU No 30 tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Standar  Operasional (SOP) KPK.

Sementara itu, dijadikannya Setnov sebagai tersangka kedua kalinya,  karena ada dua alat bukti permulaan baru yang ditemukan KPK.  Namun lagi-lagi, Setnov setiap kali akan melakukan pemanggilan, selalu mangkir dengan alasan dinas. Ia belum pernah diperiksa oleh KPK, kecuali langsung ditangkap oleh KPK saat tergolek di RSCM minggu lalu.

Belum lagi, seperti dikatakan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita, KPK tidak punya alasan menahan Setnov, karena tidak memenuhi persyartan dan aturan KUHAP. Sebab, syarat melakukan penahanan terhadap tersangka, bila dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan mengulang kembali perbuatannya. “Ketiga alasan itu tidak terpenuhi oleh Setnov,”  jelas Romli, salah satu tokoh pembuat UU KPK.

Nah, soal KUHAP, belum pernah diperiksa, soal izin presiden, mungkinkah jadi “senjata” Setnov memenangkan pra peradilan yang disinyalkan Margarito? Jika ya, maka label KPK yang suka menabrak KUHAP, seperti digaungkan Pansus KPK maupun pengacara senior mendiang Adnan Buyung Nasution, sebuah realita yang tak terbantahkan..... (Lian Lubis)
 
 
 
 
Berita Terkait
Berita Lainnya