Tutup Menu

Putusan MK Batasan Usia Capres/Cawapres

Bertentangan UU Kehakiman dan Dapat Dipidana

Selasa, 17 Oktober 2023 | Dilihat: 548 Kali
Praktisi Hukum Stefanus Gunawan, SH, M.Hum - Gedung Mahkamah Konstitusi (foto istimewa)
    
JAKARTA, tabloidskandal.com –Dikabulkannya permohonan uji materi tentang batasan usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) patut diduga melanggar Undang-Undang N.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman).

“Putusan MK yang mengacu pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu patut diduga bertentangan, atau melanggar Pasal 17 ayat (4), (5) dan (6) UU Kehakiman,” demikian ditegaskan praktisi hukum yang juga Ketua DPC Jakarta Barat Peradi SAI, Stefanus Gunawan, SH, M.Hum, kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Advokat senior ini menyayangkan putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi tentang mengubah batas usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun yang diajukan mahasiswa Almas Tsaqibbirru Re A. Atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Berdasarkan Pasal 17 UU Kehakiman, atau secara hukum, putusan itu tidak sah. Terlebih lagi, masalah usia Capres maupun Cawapres, termasuk anggota dewan, bukan merupakan obyek dalam perkara MK. Tapi ranah pembentuk UU. Yakni, pemerintah dan DPR,” ungkap Stefanus.

Kenapa tidak sah? Menurut dia, di dalam Pasal 17 UU Kehakiman yang terdiri dari tujuh ayat, cukup jelas dipaparkan kewajiban bagi seorang hakim. Artinya, hakim tidak dapat semena-mena dalam memutus suatu perkara.

Dipaparkan, dalam Pasal 17 ayat (6) UU Kehakiman disebutkan: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (7), lanjut Stefanus, cukup ditegaskan, bahwa: Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

“Intinya, dalam hal upaya penegakan hukum tidak boleh ada kepentingan politik. Bahkan harus dipisahkan dengan kepentingan politik,” ujarnya seraya menekankan, hukum harus jadi panglima untuk kepentingan rakyat, untuk menegakan hukum dan keadilan.

Seperti dijelaskan, berkaitan batasan usia Capres dan Cawapres yang termaktub di dalam UU Pemilu, pada dasarnya bukan kewenangan atau ranah MK, tetapi wewenang pemerintah dan DPR selaku pembuat UU.

“Jadi, uji materi batasan usia Capres dan Cawapres yang diajukan mahasiswa, partai dan beberapa kepala daerah ke MK, salah alamat. Seharusnya hal ini disadari oleh para pemohon tersebut, dan hakim MK pun semestinya menolak secara keseluruhan, karena memang bukan ranah hukumnya, dan bukan isu konstitusional,” urai Stefanus.

Pada bagian lain, Ketua LBH Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ini bersaran, daripada menimbulkan polemik sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU (Peraturan KPU) No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Begitu pula dengan poin 16 di dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun, sebaiknya diperbaiki sesuai syarat calon legislative, yaitu 21 tahun. Atau disetarakan dengan syarat usia pemilih. Ini saran saya,” pungkas Stefanus. (Ajie/Sin)
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com