Tutup Menu

Ustadz UAS Ditolak Singapura

Advokat Alexius: Kasusnya Not to Land, Bukan Deportasi

Minggu, 22 Mei 2022 | Dilihat: 806 Kali
Advokat Alexius Tantrajaya: Kasus Ustadz Abdul Somad penolakan, bukan pengusiran (foto istimewa/pribadi)
    
Editor : H. Sinano Esha

JAKARTA –Tabloidskandal.com ll Berkaitan dengan tindakan pemerintah Singapura melarang masuk ustadz Abdul Somad (UAS) pada tanggal 16 Mei 2022 bikin geger seantaro negeri ini. Pemicu riuhnya adalah unggahan sang ustadz di media sosial miliknya, di mana disebutkan kalau dirinya dideportasi tanpa alasan.

Benarkah UAS di deportasi pemerintah Singapura? Seperti diketahui, rombongan dai kondang itu berangkat dari Batam dengan tujuan Singapura menggunakan kapal feri. Pukul 13.30 tiba di Pelabuhan Merah, Singapura, Senin (16/5/2022).

Namun, sebelum memasuki wilayah Singapura, UAS digiring petugas imigrasi setempat ke ruang pemeriksaan. Kalau menurut pendakwa itu, ruangan berukuran sekitar 1x2 meter dengan atap berjeruji besi. Dia diperiksa sekitar sejam.

Selanjutnya, UAS bukannya diperbolehkan bertandang ke Singapura, tapi malah dipulangkan kembali ke Indonesia melalui pelabuhan yang sama. Dan selanjutnya, sesampai di Indonesia, dia mengunggah postingan dengan menyatakan negara singa itu mengusirnya.

Sebagian rakyat Indonesia pun geram, karena pendakwahnya dihina seperti itu. Komentar bernada sengit terhadap pemerintah Singapura berseliweran di banyak media sosial, tidak terima UAS dibegitukan.

Pemerintah Indonesia, lewat Duta Besar (Dubes) RI di Singapura, Suryopratomo, berusaha meredam kegaduhan dengan menjelaskan, bahwa pemerintah Singapura bukan mendeportasi UAS, melainkan dilarang masuk karena tidak memenuhi syarat sebagi warga asing yang akan berkunjung ke negara tersebut.

"Informasi yang saya dapat dari ICA (Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan), UAS tidak diizinkan untuk masuk Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga asing berkunjung ke Singapura. Sejak awal memang dilarang masuk, atau mendapat not to land notice dari Singapura," jelas Suryopratomo, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (17/5/2022).

Pihak Singapura, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui menolak kedatangan UAS. Hal ini bukan tanpa alasan, dai itu pernah merendahkan agama lain dalam pernyataannya, dituding sebagai penceramah ekstrim dan segregasionis, ajaran-ajarannya tidak diterima di Singapura dengan penduduknya yang multirasial dan agamais.

"Somad berusaha memasuki Singapura dengan modus untuk kunjungan sosial, Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura," tegas keterangan resmi Kemendagdri Singapura, sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa (17/5/2022).

Seperti diketahui, negara yang menolak kedatangan UAS ternyata bukan Cuma Singapura. Tapi juga Hongkong++++

Kedaulatan

Benarkah UAS bukan dideportasi, melainkan ditangkal, atau tidak boleh masuk (not to land) ke Singapura? Menurut advokat senior Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, “Jika menyimak pemberitaan dan keterangan dari Dubes RI di Singapura, serta pernyataan Kemendagri Singapura, persoalannya adalah not to land (NTL), bukan deportasi.”

Setiap pemerintahan suatu negara, kata Alexius, punya kewenangan menolak orang asing yang akan memasuki teroterialnya. Penolakan merupakan kedaulatan suatu negara. Kata lainnya, bentuk penegakan hokum yang bersifat administrasi negara. Apalagi jika ada catatan buruk atas orang asing dimaksud, dipastikan tidak boleh masuk.

“Indonesia, sebagai negara berdaulat, juga punya kewenangan menolak setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah hukumnya,” katanya kepada Tabloidskandal.com, Rabu (18/5/2022).

Dijelaskan, kenapa tindakan Singapura bukan suatu bentuk deportasi, melainkan NTL. Dalam konteksi ini, UAS belum masuk ke wilayah Singapura, masih pada posisi di pintu masuk atau berada di Pelabuhan Merah. Tapi lantaran Pemerintah Singapura punya catatan kurang baik terhadap penceramah satu ini, makanya ia tidak boleh masuk karena dianggap berbahaya bagi rakyat Singapura.

“Sekalipun sifatnya sekedar kunjungan, atau berwisata, tanpa ada kegiatan lain, tetap saja dilarang jika dianggap berbahaya. Percuma saja layangkan protes. Sebab, dilarangnya seseorang masuk ke suatu negara, hal itu merupakan bagian dari kedaulatan bernegara. Patut di hormati,” ujar Alexius.

Menurut Alexius, Singapura melarang UAS bukan tanpa alasan. Seperti dikatakan pihak Kemendagri Singapura, bahwa Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi.

“Bisa jadi, penolakan terhadap UAS berkaitan dengan dugaan ajaran ekstremis dan segregasionis dimaksud. Seyogianya kebijakan tersebut jangan disalah artikan sebagai bentuk pengusiran, tapi merupakan larangan atau penolakan masuk ke Negara Singapura. Arti usir dengan tolak, jelas beda,” paparnya.

Deportasi

Tindakan deportasi, kata Alexius, adalah pengusiran terhadap orang asing oleh suatu negara karena dianggap telah menyalahgunakan haknya. Bisa juga telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, orang asing yang dideportasi tersebut tidak berhak tinggal di negara yang mengusirnya. Atau kata lain, dipulangkan ke negara asalnya.
  
“Perihal deportasi di Indonesia diatur di dalam Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi), yakni tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah hukum Indonesia,” kata Alexius.

Meski begitu, menurut dia, pemulangan secara paksa tidak boleh sewenang-wenang, harus bersifat manusiawi. Apalagi melanggar hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik. Ketentuan hak tersebut dijamin oleh Indonesia melalui UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 
“Baik NTL mapun deportasi dilakukan oleh pejabat Imigrasi, kewenangan itu diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) UU Imigrasi. Yakni, pejabat Imigrasi berwenang melakukan melakukan tindakan adminitrastratif keimigrasian berkaitan dengan aktivitas orang asing yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak taat aturan hukum Indonesia,” papar Alexius lebih jauh.

Pada bagian lain advokat senior ini mengingatkan, negara yang membebaskan visa kepada orang asing dipastikan memicu persoalan keimigrasian.

“Bebas visa membuat orang merasa bebas berkunjung, tanpa terlebih dahulu mengisi persyaratan kunjungan seperti yang diterapkan negara yang memberlakukan visa kunjungan. Jadi, dia seenaknya datang. Buntutnya, ketika seseora punya catatan kurang sedap, pihak Imigrasi menolaknya masuk. Ya, seperti kasus UAS itulah. Sebaiknya, perlu aturan visa kunjungan di setiap negara untuk mencegah persoalan keimigrasian,” pungkas Alexius.

 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com