,
31 Januari 2018 | dibaca: 397 Kali
Sore ini Dikabarkan Jadi Tersangka
Zumi bakal Masuk Bui di “Jumat Keramat”
noeh21

Jakarta, Skandal

Karir politik Gubernur Jambi, Zumi Zola berada di ujung tanduk, menyusul  rumahnya di Jalan Sultan Thaha Nomer 1 Pasar Jambi, digeledah oleh KPK.
Bahkan, belum lama rumahnya digeledah, status gubernur muda dan tampan ini bukan lagi sebagai saksi. Melainkan sas sus sore yang beredar hari ini  meningkat menjadi tersangka.

Status tersebut, haqqul yaqin membuat Zumi – begitu sapaan akrabnya, bakal tegang jika dipanggil KPK di hari “jumat keramat”. Alasannya, di hari itu, mereka yang dijadikan tersangka tidak akan pulang, kecuali menginap di Hotel Prodeo KPK dengan rompi oranye.

Kasus Zumi mencuat ke permukaan, setelah KPK menangkap OTT Sekda PLT Provinsi Jambi, Erwan Malik dalam pemberian “uang ketuk”  kepada anggota DPRD Jambi demi memuluskan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 senilai Rp 4.7 miliar. Status Zumi saat itu hanya sebagai saksi.

Penetapan itu membuat kalangan aktivis penggiat korupsi Jambi  sempat menuding KPK tidak fair, alias tebang pilih. Alasannya, seorang Sekda PLT tidak mungkin mendistribusikan “uang ketuk” tanpa persetujuan Zumi sebagai “orang nomer” satu di Jambi. Mereka juga menuntut agar Zumi dijadikan tersangka, termasuk di tahan KPK.

“Apa iya, seorang Sekda, apalagi PLT, punya inisiator,” tanya Bambang Ardiansyah, Sekretaris Jenderal Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan Anggaran Republik  Indonesia (BPI KPNPA RI) saat berkunjung ke Kantor DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI).


Bambang Ardiansyah (kanan)

Bahkan, banyak juga menyebut, “uang ketuk” itu bisa jadi ada “udang di balik batu” agar RAPBD Jamibi dapat diketuk oleh DPRD. “Pasti, ada sesuatu sehingga harus disiapkan dana miliaran,” jelas aktivis Jambi yang tak mau disebutkan namanya.

Menurut dia, jika anggaran diajukan ditolak  DPRD, tak perlu eksekutif harus  gundah gulana. “Biarkan saja, kan yang jelek anggota DPRD itu sendiri. Mereka tidak akan dipilih lagi oleh rakyat,” jelasnya.

Di sisi lain, ada juga yang memberikan pembelaan kepada Zumi. Alasannya, penolakan tersebut, bisa saja membuat program eksekutif  terganjal oleh DPRD. “Nah, jika terganjal, kan citra ekskutif, khususnya gubernur rusak,” ujar aktivis lain, seraya menyebut  “uang ketuk” tersebut lazim dilakukan antara eksekutif dan legistatif.

“Ya, kita tunggu saja, kebenaran materialnya di persidangan,” jelasnya.

Zumi sendiri, ketika mengetahui sas sus dirinya jadi tersangka, kepada awak pers akan menghadapi proses hukum. “Saya hormati keputusan KPK dan saya akan ikuti prosedur hukum,” ungkap Zumi, yang merupakan menantu penyiar TVRI era 1980-an. Tengku Malinda. (Jak)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya