,
04 Februari 2018 | dibaca: 238 Kali
4 Tewas Akibat Bantalan Rel Ambruk
PPK Satker Perkeretaapian Jakarta Banten Sulit Dihubungi
noeh21
Jakarta, Skandal

Pembangunan rel kereta api double double track Jabodetabek meminta korban tadi pagi di Matraman, Jatinegara. Crane yang mengangkut beton ke atas tidak kuat, sehingga roboh membuat 4 orang korban meregang nyawa.

Mereka yang tewas adalah para pekerja yang berada di bawah. Mereka, seperti dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, saat itu sedang menaikkan bantalan dengan menggunakan alat berat jenis crane.

“Namun, ketika bantalan itu sudah berada di atas, dudukannya tidak pas sehingga bantalan rel kereta api jatuh menimpa para korban,” tutur Argo. Akibatnya tubuh mereka berada dalam tumpukan beton.


Zul Fikri Dirjen Perkeretaapian

Tercatat  empat orang meninggal. Mereka adalah Jaenudin, 44, Dami Prasetyo 25, Jane Sutisna 44 dan Joni 34.

Beberapa saksi mata menyebutkan, ketika crane roboh terdengar suara gemuruh cukup keras dan membuat warga kaget dan keluar rumah.

Sampai saat ini tidak diketahui persis penyebab robohnya bantalan tersebut jatuh ke bawah.  “Bisa juga bantalan itu tidak tepat dudukannya,” kata saksi lainnya.

Tapi, bisa juga karena craine tersebut tidak kuat, sehingga bantalan itu tidak tepat dudukannya. “Ya, namanya juga alat berat mas. Bisa saja sudah tua, sehingga tidak kuat mengangkat bantalan tersebut,” jelas saksi menggelengkan kepala.

Saksi mengaku miris. “Karena human error, akhirnya pekerja itu tewas seketika,” jelasnya, seraya menyebut Direktorat Jendeal Perkeretaapian, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus bertanggungjawab .

“Mereka tidak boleh lepas tangan. Ada yang tidak beres pembangunan double-double track ini,” pintanya dengan nada keras.

Sayangnya, penelusuran Skandal terhadap pejabat PPK Balai Tehnik Perkerataapian Jakarta Banten yang bertanggungjawab  atas pekerjaan tersebut,  tidak diketahui jejaknya. “Pak Fedrik jarang di tempat.  Jika ingin informasi, langsung saja ke Dirjen,” ujar stafnya pada Skandal.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zul Fikri, saat dihubungi Skandal lewat WA, belum memberikan tanggapan.

Pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa sepatu, helm dan rompi proyek, ditambah KTP para korban.  Pihak kepolisian masih mengolah kejadian tempat perkara.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR NIzar Zahro mengatakan PT Hutama Karya (HK) sebagai pelaksana wajib bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa tersebut sesuai Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Hal ini berarti, tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama," kata Nizar dalam keterangan tertulis kepada awak media. (Ian)

 

 


 
Berita Terkait
Berita Lainnya