Jakarta, Skandal
Makin hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian jadi pesakitan di negeri ini. Lembaga yang menjadi penyelenggara sekaligus bertanggungjawab pesta demokrasi dituding berpihak kepada Paslon tertentu maupun Parpol makin terang benderang.
Syamsuddin
Bahkan, seperti digulirkan para pengamat, keberpihakan itu bukan hanya di pelosok desa yang sulit dijangkau para pengawas maupun pemantau, juga terjadi di Jakarta, di depan "hidung" pemerintahan dan aparat penegak hukum republik ini.
Lho buktinya, hanya beberapa kilometer dari "markas" KPU dan Bawaslu, rekapitulasi perhitungan suara DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, diwarnai aksi boikot oleh saksi parpol.
Tercatat, ada empat partai politik yang saksinys keluar karena tak diakomodir KPU DKI. Parpol tersebut Perindo, PKS, PPP dan Hanura.
Para saksi itu mengeluh soal adanya perbedaan hasil perhitungan suara. Namun keberatan mereka tak digubris oleh KPU DKI yang terus melakukan perhitungan tanpa mau mengkros cek, apalagi mengkoreksi perbedaan hasil perhitungan tersebut.
"KPU DKI mestinya menindaklanjuti perbedaan suara tersebut," ungjap saksi Perindo, Rimhot Turnip yang melakukan walk out.
Menurut dia, rekapitulasi dilakukan untuk mengkoreksi bila terjadi kesalahan. Bukan semata-mata mengesahkan hasil perhitungan saja.
"Dalam peraturannya, setiap satu suara pun itu, apabila ada perbedaan, itu harus ditindaklanjuti," lanjut Rimhot.
Terlebih perbedaan suara itu lebih dari satu orang, lebih dari satu tempat. "Jadi sangat signifikan untuk mempengaruhi suara atau partai yang bersangkutan," kata Rimhot di Hotel Bidakara, Jumat 10 Mei 2019.
Sementara itu, Saksi PKS Agung Setiarso mengaku memilih walk out karena KPU DKI dinilai tidak memperhatikan interupsi yang disampaikan. Apabila suara sudah cocok dan semua merasa benar datanya, tak masalah dilanjutkan.
Namun, Agung menyayangkan, ketika masih terjadi perbedaan data yang dimiliki saksi, tetapi KPU DKI tak menggubrisnya dan tetap melanjutkannya.
"Perbedaan suara itu mencapai ribuan, kami punya data yang valid. PKS kan punya C1 di bawah dari TPS. Kita input, ternyata di sini ada perbedaan. Ada yang plus ada yang minus. Kalau menurut saya, ini sangat terstruktur masif dan sistemik juga," ujarnya
Karena itu, pihaknya akan membawa masalah ini untuk dibahas dalam rapat internal. Kemungkinan pihaknya akan melaporkan ini ke DKPP atau ke Mahkamah Konstitusi.
"Jadi ya nanti kita laporkan mungkin ke DKPP juga. Kita lagi konsultasikan dengan kuasa hukum kita," katanya.
Menurut caleg dari PPP, Syamsuddin telah terjadi kanibalisasi suara caleg, pengelembungan suara caleg dan partai. "Ini semua dapat merusak proses demokrasi dalam Pemilu saat ini," ujarnya.
Makanya, Syamsuddin sebagai saksi dari PPP, walk out dalam Proses Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PKS , Perindo dan Hanura. (Ian)
.jpg)
