Tutup Menu

Sanksi Denda Pedagang Eceran Pertalait Tanpa Izin Rp. 30 Miliar

Sabtu, 16 April 2022 | Dilihat: 604 Kali
Advokat Senior Stefanus Gunawan, SH, M.Hum (fotoistimewa)
    
Oleh: Stefanus Gunawan, SH. M.Hum –Advokat

Insiden terbakarnya kios pedagang bahan bakar minyak (BBM) secara eceran hampir setiap saat terjadi. Begitu juga ketika BBM diangkut menggunakan kendaraan bermotor setelah dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan menggunakan derigen/drum. Tak sedikit mobil bermuatan ratusan liter BBM hangus terbakar.

Contohnya, tiga peristiwa dalam waktu hampir bersamaan pada Oktober 2021, mobil niaga bermuatan jerigen/drum isi BBM ludes terbakar. Yakni, terbakarnya mobil Suzuky Carry di Jl. Kali Kingkang, Wonosari, Klaten,Jawa Tengah, diketahui mengangkut 600 liter BBM.

Berikutnya, juga mobil merek serupa mengangkut ratusan liter, hangus dilalap si jago merah ketika melintas di kawasan Sukar Sari, Sarolangun, Jambi, lantaran membawa BBM dengan menggunakan belasan jerigen. Dan kendaraan Daihatsu Zebra di Jl. Raya Panekan, Magetan, Jawa Timur, tak terbentuk lagi dipanggang BBM yang diangkutnya.

Masih banyak lagi insiden serupa terjadi dibanyak daerah. Namun sepertinya, pedagang BBM eceran tak mau belajar dari kejadian tersebut, padahal peristiwa itu menjadi viral di media sosial dan televisi, baik tayangan lokal maupun nasional.

Begitu juga dengan kios pedagang eceran BBM, selama rentang lima tahun belakangan ini, sekitar ratusan lapak hangus terbakar. Salah satu contohnya, peristiwa mengenaskan di Jl. Tapak Kuda, Kendari, Sulawesi Tenggara, belum lama terjadi (15/3/2022), di mana puluhan kios dan toko di kawasan itu jadi arang gegara teledornya pedagang BBM.

Pemicu kejadian itu, kalau menurut Fedy Alberto, Region Manager Retail Sales Pertamina regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Jatimbalinus), semata-mata masalah keamanan. Yakni, pedagang eceran yang lalai dengan resiko yang dihadapi, dan mengangkut Pertalait menggunakan jerigen, padahal BBM jenis ini mengandung gasoline yang mudah terbakar.

Sepertinya, banyaknya peristiwa tersebut, menjadikan Pertamina kemudian mengambil sikap tegas dengan melarang perdagangan BBM secara eceran di kios atau lapak. Khususnya jenis Pertalait. Termasuk juga pembelian menggunakan jerigen/drum.

Larangan itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 37.H/HK.02/MEM.M.2020 tentang jenis BBM khusus penugasan (Pertalait), serta Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM.

Dan terhitung tanggal 5 April 2022, Pertamina melarang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalait secara eceran, dan surat edaran untuk itu sudah diterapkan ke pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ke seluruh Indonesia.

Pihak yang pertama merealisasikan larangan tersebut adalah penyalur BBM wilayah regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Jatimbalinus), ditandatangani Fedy Alberto, Region Manager Retail Sales Jatimbalinus.

Kenapa dilarang? Bukankah usaha penjualan eceran BBM merupakan bagian dari upaya masyarakat meningkatkan perekonomiannya? Tapi kenapa mesti dilarang?

Jika mengamati surat larangan pihak penyalur BBM wilayah regional Jatimbalinus, larangan itu ditujukan untuk jenis Pertalait, BBM jenis gasoline yang mudah terbakar. Ini terkait soal keamanan. Sebab, dari seluruh peristiwa kebakaran kios eceran, dan mobil yang mengangkut, penyebabnya adalah Pertalait.

Seperti diketahui, perubahan status Pertalite dari Jenis BBM Umum (JBU) menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), menjadikannya gampang tersulut. Misalnya, ketika seseorang melakukan komunikasi dengan perangkat telepon genggam (HP) di dekat Pertalait, maka frekuensi dari alat itu akan menyulut gasoline yang terkandung pada Pertalait. Banyak kejadian mobil terbakar saat mengisi BBM di SPBU, lantaran pengemudinya mengaktifkan HP. Ini salah satu penyebab kenapa Pertalait terbakar.

Karena itu, wajar jika pemerintah, dalam hal ini Pertamina, menegaskan kepada pengelola SPBU/Penyalur BBM agar tidak melayani pembelian Pertalite dengan jeriken/drum yang digunakan untuk diperjual belikan kembali secara eceran. Terlebih lagi lokasi kios/lapak eceran berada di tengah keramaian umum, tentunya akan membahayakan jiwa manusia.

Artinya, jika menyimak kebijakan Pertamina, yang dilarang untuk diecer adalah Pertalait. Jenis Pertamax, sepertinya, tak termaktub di dalam ketentuan dilarang untuk diecer. Namun, Pertamina tetap melarang keras pengelola SPBU melayani pembelian dengan menggunakan jerigen.

Jika mengacu pada UU Migas, sebenarnya larangan BBM dijual secara eceran di lapak-lapak sudah sejak tahun 2001. Tapi lantaran terkait kemanusiaan, sekaligus menumbuhkan perekonomian masyarakat bawah, larangan tersebut diabaikan oleh pemerintah.

Bisa saja pemerintah melarang penjualan BBM secara eceran di pinggir jalan raya, atau di tempat lain sejak UU Migas diberlakukan. Apalagi ketentuan di dalamnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan, tak masalah jika aparat menangkap dan pidanakan pedagang BBM eceran tanpa adanya pengaduan orang lain. Tapi hal itu tak pernah dilakukan, karena dalam konteks membiarkan BBM dijual eceran, seyogianya pemerintah berkeingan masyarakat membuka lapangan pekerjaannya sendiri.

Dan terkait hajat hidup banyak masyarakat, pemerintah pun tak pernah mempidanakan pelanggar UU Migas. Bahkan sekalipun terjadi insiden kebakaran di lapak “SPBU” pinggir jalan, aparat tak menjerat secara hukum pemiliknya.

Sayangnya, pembiaran atas pelanggaran UU Migas tersebut, malah disepelekan oleh penjaja BBM eceran. Di mana kemudian kerap terjadi kebakaran, bahkan ada yang terluka dan menelan korban jiwa. Termasuk peristiwa terbakarnya mobil pembawa derijen (drum) berisi BBM Pertalait.

Jadi, wajar jika kemudian pemerintah melarang penjualan secara eceran Pertalait, dan pembelian di SPBU dengan jerigen. Jika terjadi pelanggaran, sesuai ketentuan UU Migas, bagi pedagang eceran dan yang membawa (mengangkut) BBM tanpa izin, sanksi hukumannya cukup berat. Selain pidana fisik, juga denda dalam jumlah yang cukup besar.

Pasal 53 huruf “b” UU Migas menyebutkan, pengangkutan BBM tanpa izin, maka akan dipidana paling lama empat tahun dan denda paling tinggi Rp 40 miliar. Sementara Pasal 53 huruf “d” ditegaskan, penjual BBM tanpa izin bisa dipidana 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30 miliar.

Nah, apabila meneliti sanksi hukuman pidana dan denda bagi pelanggar UU Migas, khususnya pedagang eceran Pertalait, sebaiknya jangan nekat melanggar. Kali ini, mengacu pada Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 37.H/HK.02/MEM.M.2020 tentang jenis BBM khusus penugasan (Pertalait), kayaknya pihak Pertamina tidak main-main. Bakal mengambil tindakan tegas, mengingat banyaknya perisriwa kebarakan yang notabene membahayakan jiwa banyak orang.

Penulis adalah:
Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Peradi SAI)
Ketua LBH Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Jabodetabek
Ketua LBH Serikat Pemersatu Seniman Indonesia (SPSI)
Penerima penghargaan ‘The Leader Achieves In Development Award’ dari ‘Anugerah Indonesia’ dan ‘Asean Development Citra Award’s dari Yayasan Gema Karya
Editor : H. Sinano Esha     
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com