,
18 Maret 2018 | dibaca: 345 Kali
Soal Aset Aceh Di Mekkah
Pemerintah akan Kucurkan Dana Rp 100 Triliun
noeh21
Dhedi Razak

’Silahkan investasi di Arab Saudi, tapi jangan ganggu tanah wakaf aceh di Mbbakkah!’’ 

Pernyataan ini terdengar lembut tapi terasa keras’, terutama bagi pihak yang menginginkan investasi di atas tanah wakaf milik orang Aceh di Makkah. 

Sikap tersebut disampaikan orang Aceh, masih muda, dan intelek. 

Dia ikutan gusar ketika ada rencana BPKH melakukan investasi di tanah di kota suci.

‘’Kalau pemerintah Indonesia ingin melakukan investasi di Makkah ya beli tanah yang lain saja.

Apalagi kami dengar kok uang yang diserahkan ke BPKH lebih dari Rp 100 triliun. 

Silahkan saja cari lokasi investasi baru Makkah, tapi jangan otak-atik wakaf yang pada tahun 1809 di serahkan Habib Bugak Asiy’  untuk warga Aceh".-.

Memang pada hari-hari terkahir ini muncul polemik di Aceh mengenai adanya rencana investasi tanah wakaf millik warga Aceh di Makkah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Pernyataan Koordinator BPKH  Abnggito Abimanyu seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung mendapat perhatian yang luas oleh warga Aceh

Tak hanya kalah tokoh Aceh bersuara, kalangan partai lokal di Aceh hingga kalangan generasi muda mahasiswa Aceh keras menolaknya, Tak hanya bicara tetapi sebagian generasi muda menggelar aksu unjuk rasab.

Tak hanya pihak BPKH yang kemudian dibuat sibuk, kalangan wakil rakyat asal Aceh ikutan dibuat ribet. 

Anggota DPR RI asal Aceh, mewanti jangan sampai investasi dilakukan sebelum ada sikap dari rakyat Aceh sendiri. 

Bahkan anggota DPD RI asal Aceh, membuat surat kepada BPKH terkait polemik tanah wakaf di Makkah itu.

Dia  mengatakan,  brencana investasi BPKH atas tanah wakaf milik rakyat Aceh harus dilakukan dengan cermat, sabar, dan dalam jangka panjang

Selain itu harus pula melalui sebuah dialog yang panjang dengan rakyat Aceh dan hasilnya terbuka, yakni dibisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan investasi 

''Mengapa harus dilakukan dengan banyak tahapan itu. Jawabnya, kbbarena ada perasaan trauma yang mendalam di benak rayat Aceh terhadap semua janji yang dahulu diberikan oleh pemerintah pusat di Jakarta

Dan kini adanya trauma itu paling terasa pada benak anak muda sehingga menolak keras adanya rencanya itu. 

Makanya, saya kirim surat ke BPKH untuk meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi. 

Syukurlah koordinator BPKH sudah datang ke kantor saya di DPD RI,''.

Pbbada pertemuan itu telah mendengar maksud dari pernyataan Anggito Ambinyu tentang tanah wakaf Aceh di Makkah bahwa sama sekali tidak ingin memiiki atau menguasai tanah tersebut. 

Pihaknya hanya ingin melakukan investasi.  

Hasilnya nanti diberikan kepada warga Aceh, yakni jamaah haji Aceh, orang Aceh yang di Makkah, hingga orang Aceh yang berlajar di Makkah.

''Adanya pernyataan itu saya sarankan bicarakanlah dahulu dengan tokoh-tokoh dan warga Aceh. Dan itu dilakulan dengan forum dialog yang panjang. 

Hasilnya akhirnya pun bisa saja disetujui atau ditolak. Jadi, pasti berkeringat, panjang, dan tak bisa dipaksakan serba harus".

Sampai kini memang terasa ada bketidakpercayaan pihak Aceh kepada janji pihak Jakarta. 

Ini imbas dari janji Pemerintah Indonesia ke Aceh yang tak terbukti

Dahulu ada janji berkali-kali dari Presiden Sukarno kepada Tengku Daud Bereueh bahwa akan ada pelaksanaan syariat Isam untuk Aceh

Namun, itu tidak dilaksanakan, malah wilayah Aceh digabungkan dengan provinsi Sumatra Utara

Juga di zaman Orde Baru ketika Aceh meminta keadilan, yang datang malah mesin perang

Dan banyak janji lainnya. 

Maka itu, yang membuat rakyat Aceh keras menolak rencana BPKH melakukan investasi tanah wakaf Aceh di Makkah. 
Mereka, terutama kaum mudanya, merasa trauma".

Selain itu harap diingat pula pada perjuangan kemerdekaan Indonesia wilayah Aceh dianggap sebagai daerah ‘modal’. 

Dan ini dubuktikan ketika warga Aceh secara beramai-ramai menukarkan emas miliknya untuk membeli pesawat terbang yang ini kemudian menjadi cikap bakal Maskapai Garuda Air Ways. 

Pesawat itu diberi nomor registrasi RI 001.

Sbbemua orang Indonesia tahu bahwa warga Aceh masih trauma dengan perilaku pejabat di Jakarta. 

Mereka jelas akan serta merta menolak jika merasa adanya campur  tangan atas persoalan Aceh orang Aceh tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan dengannya

Dalam keseharian semua tahu betapa orang Aceh masih merasa ‘jengkel’ atas perilaku pihak penguasa Jakarta. 

Sikap ini makin eksis dengan berdirinya pemerintahan otonomi, Nangroe Aceh Darussalam sebagai lanjutan perjanjian damai Helsinki untuk menghentikan perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Militer Indonesia.

Maka, perlunya dialog dengan warga Aceh tentang tanah wakaf di Makah itu semakin penting karena bagi rakyat Aceh selama ini menyatakan tidak ada persoalan mengenai tanah wakaf itu. 

Ini misalnya, setiap tahun jamaah haji asal Aceh menerima ‘pembagian hasil’ tanah wakaf itu hingga Rp 5 juta. 

Jadi disamping menerima uang ‘jatah hidup’ yang lazim diterima jamaah haji biasa, jamaah haji asal Aceh menerima uang tambahan dari hasil pengeloaan tanah wakaf Habibk Bugak itu.

Sikap mereka makin keras karena bila merujuk pada sejarah, pihak yang mewakafkan tanah Habib Bugak Asyi
 (Habib Abdurrahman Al-Habsyi) 

hanya memberikan pengelolaan tanah kepadanya. 

Kala itu, dalam ikrar wakal Habib Bugak yang hidup pada masa kerajaan Islam Aceh Darussalam menyatakan telah mewakafkan berupa rumah pemondokan di Qasasiah, ke hadapan Hakim Mahkamah Syariyah Makkah pada 18 Rabiul Akhir tahun 1224 H.

Tujuan wakaf itu adalah memberikan lahan sebagai tempat pemondokan warga negara Aceh yang menunaikan ibadah haji ke Makkah atau pemondokan bagi siswa siswi Aceh yang belajar di Makkah. 

Disamping itu, harta agama ini juga diniatkan untuk tempat tinggal bagi warga negara Aceh yang bermukim di Makkah.

Akibat kontrovesi ini, pemerintah Aceh ketika menerima unjuk rasa mahasiswa terkait tanah wakaf di Makkah itu menyatakan secara jelas bahwa mereka bersama rakyat Aceh dalam mengawal wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi. 

Pemerintah Aceh juga akan menolak apapun upaya yang dilakukan jika bertujuan mengalihkan pengelolaan tanah wakaf Baitul Asyi kepada pihak lain selain nadhir wakaf.

Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin Lc MH kepada media masa di Aceh yang sama isinya  ketika ia menerima audiensi peserta aksi demonstrasi di kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/3/2018).

“Gubernur Irwandi Yusuf mengingatkan supaya pengelolaan harta wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi tetap harus sesuai dengan ikrar wakaf dari Habib Bugak, yaitu untuk kemaslahatan warga Aceh yang berada di Mekkah, baik dalam rangka naik haji maupun menuntut ilmu".

Tanah wakaf Baitul Asyi bukan aset pemerintah Aceh dan juga bukan aset Pemerintah Indonesia, tapi langsung berada di bawah manajemen nadhir wakaf baitul asyi di Arab Saudi. 

Sehingga dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia tidak akan bisa intervensi apapun.

Rencana untuk melakukan investasi baru di atas tanah wakaf milik orang Aceh di Makkah akan menapaki ‘jalan negoisasi yang terjal’ dan harus dilakukan dengan penuh ‘keringat’ hasil kerja keras. 

Apalagi usaha serupa ini telah pula pernah dilakukan pada era Presiden Soeharto di tahun 1980-an. 

Dan usaha itu pun telah menuai kegagalan.

Adanya soal ini, mau tidak mau semua pihak harus duduk bersama. 
Dan hasil akhirnya pun tak ada yang bisa memaksakan untuk ’boleh atau tidaknya’. 

Sebab, kalau ada yang memaksa hanya keadaan ‘bubrah’ saja yang akan terjadi.
Berita Terkait
Berita Lainnya